LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Untuk mendukung program pemerintah melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, komunitas vokasi Riau membentuk Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Pendidikan Vokasi Seluruh Indonesia (DPW APVOKASI Riau).
“Secara nasional dibentuknya APVOKASI ini sebagai upaya pemerintah mempersiapkan sumber daya manusia profesional dan berdaya saing, masih terdapat kesenjangan antara output lembaga pendidikan dengan peluang atau pasar kerja,” kata Agus Salim, S Kep., M Si, di ruang rapat perpustakaan RSUD Arifin Achmad, Pekanbaru, Minggu 4 September 2022 lalu.
Menurut penerima mandat dari DPP APVOKASI untuk membentuk DPW APVOKASI di Riau ini, APVOKASI merupakan aliansi atau kumpulan sekaligus wadah para pelaku dan stakeholder pendidikan dan pelatihan vokasi.
Organisasi yang memiliki visi ‘Menjadi Perkumpulan Penyelenggara, Pengelola dan Pengguna Pendidikan Vokasional Berskala Global’ ini bergerak dengan misi menyelaraskan kompetensi dan linearitas kursus, pelatihan, sekolah kejuruan dan pendidikan tinggi vokasi untuk meningkatkan link and match dunia kerja dan membangun SDM unggul siap kerja untuk Indonesia maju.
Hadirnya APVOKASI, menurut Agus Salim, dipicu karena upaya pemerintah mempersiapkan sumber daya manusia profesional dan berdaya saing, masih terdapat kesenjangan antara output lembaga pendidikan dengan peluang atau pasar kerja.
“Saat tenaga kerja tak terserap dalam dunia industri maka akan terjadilah lonjakan pengangguran yang akan menimbulkan dan berdapak pada masalah sosial lain,” kata praktisi pendidikan Universitas Awal Bros saat pembentukan DPW APVOKASI Provinsi Riau ini.
Menutur Agus Salim, saat ini negeri ini menghadapi tantangan yang sangat dahsyat, Era Industri 4.0 dan Era Socety 5.0 yang berpusat pada penggunaan IT, cenderung mendisrupsi peran sumber daya manusia, digantikan oleh aplikasi teknologi dan Artificial Intellengence (AI).
Program link and match antara dunia pendidikan dengan IDUKA (industri, tambah Agus Salim, dunia usaha dan dunia kerja) tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
“Program ini masih berkutat pada pada kursus pendidikan dan tidak menyentuh aspek kebijakan ketenagakerjaan.”
Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, menurut Agus Salim, revitalisasi penyelenggaraan pendidikan vokasi dengan pelatihan vokasi yang efektif dan elisien menjadi satu di antara kebijakan pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia atau tenaga kerja kompeten yang produktif dan berdaya saing, mengingat pendidikan vokasi memiliki peran strategis untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh Industri, dunia usaha, dan dunia kerja.
Untuk itulah, tekannya, pendidikan vokasi memiliki keunggulan sebab anak didik akan diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu dan beradaptasi pada bidang pekerjaan tertentu maupun kultur perusahaan sehingga memiliki naluri dalam penciptaan peluang dan lapangan kerja.
Ditambahkan Dr Dadang Syarif Sihabudin Sahid, S.Si, M.Sc, Direktur Poltek Caltex Riau, komitmen pemerintah terhadap kesiapan tenaga kerja ini, sudah ada, dengan diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi serta membentuk Tim Koordinasi Nasional (TKN) Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Indonesia (Stranas Vokasi).
Sementara itu, Zulkfli, S Kep, MH menyebutkan, di Provinsi Riau, dalam upaya mewujudkan pendidikan vokasi yang selaras atau link and match dengan IDUKA juga telah diterbitkan Peraturan Gubernur Riau (Pergub) Nomor 6/2022 tentang Penguatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Melalui Kemitraan dengan Industri, dunia usaha, dan dunia kerja.
“Pergubri ini bahkan lahir, tambahnya, beberapa bulan sebelum Prepres 68/2022 diterbitkan, sehingga Provinsi Riau menjadi provinsi pertama yang telah memiliki dasar hukum untuk pengembangan pendidikan vokasi,” ujar Wakil Direktur Bidang Medik dan Keperwatan RSUD Arifin Achmad ini. ***
Editor: Fahrul Rozi
