LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Provinsi Riau menyatakan menolak tegas kenaikan harga BBM dan mendesak Presiden R.I Joko Widodo membatalkan kenaikan harga ini.
“Apabila aspirasi rakyat ini tetap tidak didengar dan diperhatikan, maka sebagai pemilik kedaulatan negara adalah hak rakyat untuk melakukan perlawanan,” kata Muhammad Herwan.
Untuk itu, tambah Presidium KAMI Riau ini, KAMI mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memperjuangkan nasib dari tindak penguasa yang semena-mena seraya berdo’a memohon pertolongan Allah SWT agar mewujudkan keadilan di negeri ini.
“Keputusan Presiden R.I Joko Widodo menaikkan harga BBM – pertalite, solar, dan pertamax, mulai Sabtu lalu (3/9), semakin mencederai luka hati rakyat yang telah sangat menderita dengan himpitan ekonomi yang makin berat. Kenaikan harga BBM ini merupakan tindakan kejahatan pemerintahan,” katanya.
Keputusan menaikkan harga BBM yang dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo ini, menurutnya, sangat tidak arif dan bijak, bahkan merupakan keputusan yang membajak hak rakyat.
“Pemerintah telah mengabaikan perintah dan amanat konstitusi untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.”
Kebijakan baru ini, tekannya, menunjukkan secara nyata Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo adalah rezim yang tidak pro-rakyat, tidak peduli terhadap rakyat, dan abai terhadap amanat penderitaan rakyat.
“Sebab, secara hukum ekonomi, kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok rakyat dan barang konsumsi sehingga semakin menambah beban hidup rakyat dan rakyat akan semakin sulit bebas dari himpitan ekonomi,” tambahnya.
Seharusnya, lanjutnya, pemerintahan mencari alternatif yang lebih baik dan kreatif untuk tidak mencabut subsidi BBM yang disebut membebani APBN. ‘Jika tata kelola negara ini dilakukan dengan baik dan benar, sangat banyak opsi kebijakan yang dapat ditetapkan oleh pemerintah,” ujar Herwan.
Menurut Herwan, apabila presiden bersimpati dan peduli terhadap rakyat, kenaikan BBM sangat bisa untuk tidak dilakukan, opsi menghentikan pembangunan proyek mega-infrastruktur, menahan ambisi utopis Jokowi untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) yang memerlukan dana besar, dan program pembangunan lainnya yang hanya mengedepankan nafsu semata, merupakan langkah bijak yang seharusnya dapat dilakukan.
Parahnya, menurut Herwan, diawali dengan pembohongan publik secara terang benderang terkait subsidi BBM dengan dikomunikasikan kepada rakyat bahwa subsidi sangat besar Rp502 triliun, faktanya angka riilnya hanya Rp11 triliun.
Anehnya lagi, lanjutnya, kenaikan harga BBM dilakukan pada saat harga minyak di pasar dunia sedang turun drastis, yang seharusnya secara mekanisme pasar maka harga BBM harus ikut turun.
“Sangat ironis, manajemen Pertamina pun tak ada empati maupun simpatinya pada penderitaan rakyat, saat rakyat masih tertatih untuk keluar dari dampak pandemi Covid-19, diperparah lagi dengan efek domino dari kenaikan harga BBM yang telah terjadi bahkan sebelum kenaikan harga BBM diberlakukan,” ujarnya.
Pemerintah sepatutnya, menurut Herwan, meninjau dan mengurangi gaji pimpinan dan manajemen Pertamina yang besaran nilainya sangat fantastis itu. ‘Ini sebenarnya juga solusi yang tepat untuk menyehatkan Pertamina yang katanya “sakit”.
“Pedagang eceran minyak saja masih bisa mendapatkan untung, sebaliknya Pertamina yang mendominasi Migas hulu dan hilir malah rugi, kan tak logis,” kata Herwan.***
