LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Anggota DPRD Riau H Edi Basri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Riau. Permintaan itu menyikapi aspirasi masyarakat yang berulang kali disampaikan mahasiswa saat melakukan aksi di gedung wakil rakyat.
Politisi Gerindra asal Kampar ini mengatakan, saat ini dari 705 dapur MBG yang ada di Riau, 637 di antaranya sudah aktif beroperasi. Namun dalam pelaksanaannya, masyarakat dan mahasiswa menilai adanya kekurangan-kekurangan, bahkan tidak dengan standar yang digaungkan pemerintah.
Kemudian adanya dugaan mark-up yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Karena hal ini sangat disayangkan, anggaran yang begitu ketat dikeluarkan Pemerintah Pusat seharusnya digunakan semaksimal mungkin.
“Anggaran yang sudah begitu ketat dipatok oleh pemerintah hendaknya semaksimal mungkin menjadi sumber gizi bagi anak-anak. Jangan sampai itu dikurangi lagi gram-gramasinya atau kualitasnya,” ujar Edi Basri, Minggu 17 Mei 2026.
Kemudian berkaitan dengan monopoli di dalam MBG, dia menyebut bahwa monopoli ini baik dalam monopoli kepemilikan kemitraan maupun monopoli dalam bentuk distributor.
“Karena yang nama istilah monopoli di mana pun pasti bermakna negatif. Persaingan tidak sehat. Kalau persaingan tidak terbuka dan tidak sehat, otomatis ada pihak yang dirugikan. Dan di situ biasanya ada sebuah permainan yang mungkin cenderung tidak terbuka dan bahkan bisa juga nanti menguntungkan salah satu pihak ataupun beberapa pihak,” terangnya.
Saat ini, kata Edi Basri, sebagian dapur MBG sudah ada dalam proses evaluasi. Dapur harus menyesuaikan dengan standar yang telah ditentukan. Apabila ada pemilik dapur yang tidak memenuhi standar dan tidak mengindahkan teguran ataupun peringatan yang dilayangkan, maka Kantor Pelayanan Pangan Gizi (KPPG) Wilayah Riau bisa memberikan tindakan tegas.
“Dengan evaluasi ini, sehingga MBG ini betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Tidak ada monopoli, baik monopoli kepemilikan dapur dalam bentuk apa pun modus-modus-nya, apalagi monopoli dalam bentuk distribusi, serta tidak ada mark-up,” ungkapnya.
Dalam rangkaian evaluasi itu, pihaknya dari pimpinan DPRD Riau juga akan melakukan pertemuan dengan BGN terkait pelaksanaan MBG ini. Evaluasi ini bertujuan untuk mensukseskan MBG tersebut.
“Jadi, MBG ini adalah sesuatu yang harus kita sukseskan. Khususnya bagi saya sebagai kader Gerindra, ini adalah bagian daripada prioritas Bapak Presiden. Tetapi tidak kita biarkan praktik-praktik monopoli ataupun mark-up,” tutupnya. ***
