LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nogroho meminta agar pemerintah dalam penyaluran bantuan beras pada masyarakat terkait pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.
Hal itu disampaikan Agung Nugroho dalam rapat koordinasi pemerintah kabupaten/kota se – Provinsi Riau terkait penyaluran bantuan beras saat PPKM dari pemerintah secara virtual, di Balai Serindit Aula Gubernuran, Jalan Diponegoro Pekanbaru, Senin 19 Juli 2021.
“Pertama kami ingin pemerintah memastikan penyaluran beras ini benar-benar sampai ke orang yang tepat. Mengingat data kita, baik kota maupun provinsi sering tidak sinkron. Mungkin untuk data bisa menggunakan Babinsa dan Babinkamtibmas,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat ini juga menyarankan agar pemerintah daerah untuk membentuk pasar murah da donasi bagi masyarakat.
“Kami sarankan, agar pemprov dan pemko membentuk pasar murah dengan menggunakan mobil keliling. Ini bisa lebih efisien untuk mencegah kerumunan. Kemudian, membuka donasi antar instansi. Mungkin setiap pegawai diminta untuk menyisihkan gajinya untuk membantu masyarakat terdampak,” lanjut Agung.
Ia menyebutkan, pihak DPRD Provinsi Riau siap memulai untuk menyisihkan gaji. Hasilnya bisa disalurkan dalam bentuk uang tunai terutama kepada pelaku UMKM.
Rakor ini sendiri dihadiri Gubernur Riau Syamsuar, Wakil Gubernur Edy Natar Nasution, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jaja Subagja, Danrem 031/WB Brigjen TNI M. Syech Ismed, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakalpolda) Riau Brigjen Pol Tabana Bangun, Walikota Pekanbaru Firdaus, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau lainnya.
Serta dihadiri oleh Kepala Perum Bulog Kanwil Riau Kepri Bachtiar dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Farid Firman.
Kepala Perum Bulog Kanwil Riau Kepri Bachtiar mengatakan bahwa bantuan beras PPKM merupakan program nasional dari Presiden RI dan sudah dimulai pada tanggal 18 Juli 2021. Tujuan program ini untuk mengurangi pengeluaran masyarakat selama masa pandemi Covid-19.
Lebih lanjut, Bachtiar juga menjelaskan jumlah beras yang diterima oleh masing-masing kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Riau juga menyediakan cadangan beras yang disimpan di gudang Bulog sebanyak 200 ton dan untuk kab/kota sebanyak 100 ton. ***
