LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Komisi III DPRD Kota Pekanbaru melakukan hearing dengan Dinas Pendidikan (Disdik), Senin 12 September 2022 kemarin. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Aidil Amri S.Sos didampingi Wakil Ketua H Ervan dan Sekretaris Yasser Hamidy, diikuti anggota lainnya H Suherman dan Ruslan Tarigan serta Hamdani MS S.Ip.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Muzailis beserta Kepala Bidang Disdik Pekanbaru tampak hadir memenuhi undangan panggilan rapat. Komisi III DPRD Pekanbaru menyayangkan Kepala Dinas Pendidikan Ismardi Ilyas yang tidak hadir dalam rapat tersebut.
“Ini tentu menjadi catatan dari Komisi III kepada Pj Walikota Pekanbaru terkait ketidakhadiran Kadisdik Pekanbaru,” ucapnya.
Komisi III DPRD Pekanbaru yang membidangi masalah pendidikan ini catatan kritis kepada Pemko Pekanbaru terkait pelayanan bidang pendidikan Kota Pekanbaru. Dalam rapat ini, Komisi III DPRD banyak memberikan pertanyaan dan masukan kepada Disdik sebagai mitra kerja.
Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Hamdani MS SIP mempertanyakan keseriusan Pemko Pekanbaru dalam sektor pendidikan. Sebab, pendidikan merupakan urusan wajib pemerintah, khususnya masalah infrastruktur pendidikan yang masih menjadi persoalan di Kota Pekanbaru.
“Jika pelayanan pemerintah di bidang pendidikan sudah tuntas baru Pemko bisa bergerak di bidang lainnya. Jangan mengedepankan yang bukan urusan wajib pemerintah dan menganaktirikan urusan pendidkan, karena kita saat ini masih kurangnya infrastruktur pendidikan seperti keberadaan sekolah baru,” katanya.
Hamdani menegaskan, kebutuhan unit sekolah baru khususnya tingkat SMP saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. “Sangat dibutuhkan, sehingga dapat menampung sistim zonasi. Karena masalah zonasi ini dengan keberadaan sekolah sangat penting dan sejauh ini banyak anak-anak yang tidak tertampung,” ujarnya.
Hamdani memaparkan, belum adanya sekolah di wilayah Wonorejo, dari tahun 2000 telah diusulkan pengadaan unit sekolah baru. Lantaran tidak adanya SMP di wilayah tersebut, masyarakat terpaksa harus menyeberang ke kelurahan hingga kecamatan lain agar bisa menyekolahkan anak-anaknya.
“Dengan berbagai alasan dari Pemko sampai hari ini belum merealisasikan sekolah tersebut, sementara infrastruktur yang tidak merupakan urusan wajib pemerintah tetap dibangun dengan menghabiskan biaya yang tidak sedikit,” ujarnya.
Hamdani bakal meneruskan persoalan masalah pendidikan ini tidak boleh lagi terjadi di tangan kepemimpinan Pj Walikota Pekanbaru Muflihun.
“Pj Walikota harus benar-benar konsen terhadap PR yang diberikan Gubernur Riau dan menyelesaikan urusan wajib pemerintah di bidang pendidikan ini. Masih banyak sekolah yang di bawah kewenangan Pemko yang belum tersentuh perbaikan. Banyak bangunan sekolah yang sudah rusak, tapi dengan alasan refocusing dan alasan keuangan serta alasan lainnya maka infrastruktur sekolah tidak diperbaiki,” jelasnya.
Politisi PKS ini berharap Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dapat memperkuat kualitas pendidikan. Hal ini ia sampaikan arena dengan berlakunya sistem daring pada masa pandemi Covid-19 menyebabkan kualitas pendidikan anak-anak didik semakin menurun.
“Dinas Pendidikan harus berupaya keras meningkatkan kembali kualitas pendidikan yang ada di Kota Pekanbaru. Pendidikan karakter sangat penting untuk dikuatkan kembali karena pendidikan seharusnya tidak hanya berorientasi pada angka dan kecerdasan intelektual saja, tapi juga harus berorientasi nilai dan kecerdasan emosional dan spiritual sehingga akan menguatkan visi smart city Madani kota Pekanbaru,” tutup Hamdani. (Galeri)
