LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – DPRD Provinsi Riau menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Reses Anggota DPRD Provinsi Riau masa sidang II (Mei-Agustus) tahun 2022, Kamis 03 November 2022. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto, dihadiri sejumlah anggota lainnya serta Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution.
Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto mengatakan, dalam pembahasan APBD 2023, memang ada beberapa poin penting yang menjadi sorotan dewan. Paling utama sekali adalah persoalan pendidikan. Antaranya, masih banyak masyarakat Riau yang belum mendapat akses pendidikan ke sekolah negeri.
“Memang ada beberapa poin yang menjadi sorotan. Kemarin seperti yang disampaikan dari beberapa kawan-kawan fraksi, bahwa yang paling utama itu adalah persoalan pendidikan. Tuntutan beberapa fraksi bagaimana di APBD 2023, agar akses pendidikan dibuka seluasnya,” ungkap Hardianto.
Menurutnya, sekolah yang menjadi kewenangan provinsi hampir setiap tahun proses PPDB menyisakan banyak persoalan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak anak Riau yang belum mendapat akses pendidikan ke sekolah negeri. Bahkan dari informasi yang ia dapat, sampai saat ini masih banyak siswa yang belum bersekolah karena tidak tertampung lagi di sekolah negeri.
“Ini imbas beberapa daerah yang tidak masuk ke dalam zonasi. Konsekuensinya tidak masuk ke sekolah negeri. Sedangkan hari ini dengan kondisi ekonomi relatif terpuruk pascapandemi Covid-19 sekolah negeri menjadi idola. Salah satu solusi selain membangun RKB, daerah yang tidak masuk zonasi, kita meminta agar pemprov memikirkan pembangunan sekolah baru,” paparnya.
Menurutnya, bagaimana pun pendidikan merupakan urusan wajib (mandatory). Sesuai UU Nomor 23/2014 dan tidak bisa ditawar lagi. Namun yang harus dimaklumi, meski mandatory, kondisi beberapa tahun terakhir kemampuan fiskal pemprov memang mengalami penurunan.
“Cuma ini jadi prioritaslah. Contoh di Pekanbaru sampai hari ini ada beberapa yang belum sekolah. Dumai itu banyak daerah yang bila kita pilah per kecamatan saja ada kecamatan yang tidak punya zonasi. Mandau lebih parah lagi. Seratusan ribu di situ warganya posisinya justru kekurangan sekolah,” sambungnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho menambahkan, selain persoalan pendidikan, pihaknya juga menyoroti perihal pembangunan infrastuktur. Terutama persoalan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan provinsi.
Dia mengatakan, banyak anggota DPRD Riau yang mendapat banyak masukan perihal infrastruktur ini saat melaksanakan reses di daerah pemilihan masing-masing.
“Terutama jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan pemprov. Jadi kami minta supaya ini direspon dengan sangat serius. Mengingat infrastruktur menjadi salah satu instrumen penting dalam perekonomian masyarakat,” pungkasnya. (ADV)
