Oprit Jembatan Haji Maming Senilai Rp 7 Miliar Ini Ambruk Sebelum Digunakan

Oprit jembatan Parit H Maming di Kecmatan Keritang, Kabutan Indragiri Hilir ini terlihat ambuk. Padahal proyek ini baru dibangun pada tahun 2022 kemarin.

LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Anggota DPRD Riau periode 2014-2019, H Musyaffak Asikin mengaku kesal dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Riau yang membiarkan kelalaian pekerjaan oleh perusahaan CV Karya Utama. Pasalnya, kondisi oprit jembatan Haji Maming pada ruas utama Selensen-Kotabaru-Bagan Jaya di Kabupaten Indragiri Hilir yang baru selesai dibangun, sudah ambruk.

Menurut Musyaffak, tender proyek yang berlangsung pada tahun 2022 itu, belum sempat digunakan oleh masyarakat. Ruas jalan Selensen-Kota Baru ini adalah penghubung bagi masyarakat Desa Kuala Keritang menuju Desa Limau Manis fi Kecamatan Kemuning.

Musyaffak mengaku mendapat kabar dari rekannya yang juga tokoh masyarakat setempat H Muhammad Dong.

“Proses pengerjaan jembatan tersebut sudah memasuki tahap akhir, tetapi sangat disayangkan tiba-tiba bagian oprit jembatan yang tidak pakai turap tersebut ambruk,” ujar Musfak, Minggu 15 Januari 2023.

Ia mengakilu kaget mendapat kabar dan kiriman foto-foto dari salah seorang kondisi jembatan yang rusak tersebut..

“Mestinya sebelum pelaksanaan pembangunan jembatan itu, konsultan perencana atau kontraktor harus mempertimbangkan struktur tanahnya apakah oprit jembatan tersebut harus menggunakan turap atau tidak sehingga kejadian oprit ambruk seperti ini tidak terjadi,” lanjut dia.

Ambruknya oprit jembatan ini menambah daftar kondisi buruknya infrastruktur yang dibangun Pemprov Riau di Kabupaten Inhil. Mestinya ini tidak boleh terjadi apalagi masih dalam tahapan pekerjaan. Kontraktor pelaksana harus bertanggung jawab.

Ia mengatakan, selain kondisi jembatan yang sudah banyak tidak layak lagi, kondisi jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau yang melintas di ruas tersebut juga semakin hancur dan rusak berat akibat musim hujan dan juga air pasang besar beberapa bulan yang lalu.

Musyaffak berharap pihak Dinas PUPR Provinsi Riau memberi peringatan tegas dan bila perlu sanksi berat kepada pihak kontraktor. Kedelan harus lebih selektif dalam mencari konsultan perencana.

“Carilah yang benar-benar paham dan mengerti kondisi struktur tanah di wilayah Inhil yang memang sebahagian tanahnya terdiri dari rawa dan gambut,” terangnya.

Untuk diketahui, jembatan Haji Maming ini dikerjakan CV Karya Utama sebagai pelaksana dengan Konsultan Pengawas adalah CV Rokan Jaya. Proyek yang menggunakan APBD Provinsi Riau tahun 2022 dengan pagu sebesar Rp 6,8 miliar lebih.

Musyaffak Asikin juga berharap Gubernur Syamsuar dan Wakil Gubernur Edi Natar Nasution agar serius memperhatikan pembangunan infrstruktur di Inhil.

“Karena pada masa Pilkada dulu, banyak janji-janji politik mereka yang belum terpenuhi atau belum terealisasi dan mereka juga harus ingat janji-janji yang pernah sampaikan kepada masyarakat Inhil itu,’ sebutnya. ***

Editor: Fahrul Rozi

Ikuti berita lamanriau.com di GoogleNews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *