LAMANRIAU.COM – Tim pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, berencana untuk mengubah skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari yang sebelumnya berbasis komoditas menjadi bentuk bantuan tunai langsung (BLT) bagi masyarakat yang berhak.
Menanggapi rencana kebijakan ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa penyaluran subsidi BBM, termasuk jenis penugasan khusus (JBKP) seperti Pertalite, akan diupayakan agar tepat sasaran
“Targetnya tetap sama. Idealnya, subsidi harus diberikan langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli mereka,” ungkap Agus Cahyono Adi dari Kementerian Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, pada Jumat 27 September 2024.
Tim pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, berencana mengubah skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) dari yang sebelumnya berbasis komoditas menjadi bantuan tunai langsung (BLT) bagi masyarakat yang berhak.
Menanggapi rencana kebijakan tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan bahwa penyaluran subsidi BBM, termasuk jenis penugasan khusus (JBKP) seperti Pertalite, akan dilakukan dengan tepat sasaran.
Agus menyatakan bahwa diskusi mengenai mekanisme baru penyaluran subsidi BBM dengan tim Prabowo belum dimulai. Namun, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga harga BBM sesuai dengan tujuannya, terlepas dari siapa presiden yang menjabat.
“Belum, tetapi kebijakan ini memiliki tujuan yang sama. Pemerintahan saat ini juga mengarah ke sana. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi rakyat. Tugas kami di ESDM adalah menyediakan bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
BBM Tepat Sasaran
Lebih lanjut, Agus menyampaikan pembaruan mengenai program penyaluran BBM yang tepat sasaran. Implementasi kebijakan ini mengalami penundaan dan seharusnya mulai dijalankan pada 1 Oktober 2024 mendatang.
Agus juga belum dapat memastikan apakah program penyaluran BBM yang tepat sasaran ini akan dilanjutkan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Prabowo. Kebijakan ini akan mulai diterapkan setelah tercapai kesepakatan di antara semua pihak.
“Tujuan pemerintah adalah agar BBM ini dapat diterima oleh pihak yang berhak sesuai dengan kebutuhannya. Untuk mencapai itu, kami sedang mencari mekanisme yang tepat agar penyalurannya dapat tepat sasaran di lapangan,” ujarnya.
Agus menambahkan bahwa diskusi mengenai mekanisme baru penyaluran subsidi BBM dengan tim Prabowo belum dilakukan. Meskipun demikian, ia menekankan komitmen pemerintah untuk menjaga harga BBM agar sesuai dengan peruntukannya, terlepas dari siapa presiden yang memimpin.
“Belum, tetapi kebijakan ini memiliki tujuan yang sama. Pemerintahan saat ini juga mengarah ke sana. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi rakyat. Tugas kami di ESDM adalah menyediakan bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.***
Editor: Fahrul Rozi/Penulis : M.Amrin Hakim
