LAMANRIAU.COM, SURAKARTA – Pemerintah diminta segera memulangkan TKA China ke negeri asalnya (Tiongkok) karena berpotensi akan mengancam kedaulatan negara.
Permintaan ini disampaikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi soal Tenaga Kerja Asing (TKA) China, Senin 23 Mei 2022 di Surakarta.
Dalam tiga butir pernyataan sikap itu – menurut KAMI, TKA China ini berpotensi akan mengacaukan dan intervensi dalam Pemilu dan Pilpres mendatang.
“Untuk itu KAMI meminta pemerintah mencabut semua peraturan dan UU yang nyata-nyata telah merugikan rakyat dan berpotensi mengancam eksistensi dan kedaulatan negara,” kata Herwan, Koordinator KAMI Riau.
KAMI menyatakan melihat fakta di lapangan TKA China merupakan masalah yang sangat serius keberadaannya di Indonesia. Sejak kepemimpinan Joko Widodo hingga saat ini, sudah puluhan ribu jumlah TKA China yang datang dan tersebar di beberapa tempat di Indonesia.
Para TKA China, menurut KAMI, datang pada saat pemberlakuan PPKM darurat yang mana pandemi Covid-19 sedang mengalami lonjakan secara signifikan.
Mereka bebas berkeliaran menuju tempat proyek-proyek cuan yang melimpah dengan pengawalan ketat dari aparat. Sementara warga pribumi dilarang bepergian ke tempat-tempat tertentu, seperti pusat perbelanjaan, tempat wisata, bahkan tempat ibadah.
Eksistensi TKA China ini, kata Herwan mengutip pernyataan sikap KAMI, telah membuat resah sekaligus ancaman terhadap warga pribumi, yang pada saat ini sebagian warga masyarakat sedang mengalami himpitan ekonomi akibat di PHK dari perusahaan yang bangkrut akibat bahan baku sangat tinggi.
Kenyataan ini, menurut KAMI, sangat ironis pada saat warga pribumi kelaparan, sedang kesulitan mencari kerja, justru kebijakan pemerintah berbanding terbalik. Fakta di lapangan TKA China berbondong-bondong diberi angin segar, diberi perlakuan istimewa.
“Hal inilah yang membuat sakit hati warga masyarakat pribumi. Oleh karena pemerintah tidak berpihak kepada rakyat pribumi, membuat resah dan menyakiti hati rakyat pribumi, maka dengan ini KAMI Lintas Provinsi mengambil sikap mengeluarkan pernyataan ini,” tanbah Herwan.
Pernyataan sikap KAMI Lintas Provinsi ini ditandatangani para koordinator KAMI dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan daerah lainnya.***
