LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Riau telah mengeluarkan rekomendasi agar anggota DPRD Riau menghadiri rapat paripurna secara fisik, namun tampaknya rekomendasi ini masih di abaikan oleh sebagian anggota dewan.
Rapat paripurna yang digelar di DPRD Riau sering molor dari jadwal yang ditentukan. Bahkan kedapatan beberapa kali sidang tidak kuorum, jumlah anggota DPRD yang hadir juga tidak sesuai dengan absensi peserta sidang. Hal tersebut terlihat saat rapat paripurna yang digelar DPRD Riau pada Selasa 24 Januari 2023, berdasarkan absensi jumlah anggota DPRD Riau yang hadir secara fisik hanya 26 orang.
Menanggapi keluhan itu, Ketua DPRD Riau Yulisman mengatakan agar masukan anggota dewan jadi perhatian bersama. Dia ingin rapat paripurna tidak lagi secara daring.
“Harapan kami ke Ketua BK, Ade Agus, bahwa tentu paripurna seharusnya tepat waktu. Kami umumkan juga berdasarkan rekomendasi Banmus DPRD Riau, rapat paripurna mulai hari ini di laksanakan secara fisik. Tak ada online lagi,” kata Yulisman.
Sebelumnya rapat paripurna dengan agenda penyampaian Jawaban Gubernur Atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2022-2051 sekaligus Pembentukan Pansus mendapat instruksi dari beberapa anggota dewan karena molornya waktu penyelanggaraan yang semula dijadwalkan pada pukul 10.30 WIB, baru bisa di gelar pukul 11.20 WIB.
Kondisi ini mendapat protes dari anggota Fraksi PDIP DPRD Riau Almainis, ia meminta jadwal rapat paripurna digelar tepat waktu sesuai jadwal yang telah di tetapkan oleh Banmus.
“Banyak yang kita undang, ada Forkopimda yang punya banyak kegiatan lain selain paripurna ini. Saya minta komit dengan jadwal. Kalau terlambat jangan sampai satu jam,” kata dia.
Sidang paripurna hari ini, kata dia, secara fisik hanya dihadiri 26 anggota DPRD Riau saja. “Saya hitung hari ini, yang hadir fisik hanya 26 orang, untuk ke depan jangan seperti ini lagi,” tegas Almainis.
Intrupsi juga disampaikan oleh ketua. Fraksi Gerindra Syafruddin Iput, ia menyoroti sikap anggota dewan yang hanya menandatangani absen namun tidak terlihat saat rapat paripurna digelar.
“Jangan teken absen tapi tak hadir, kemudian Badan Kehormatan (BK) diharapkan tegas. Jangan pilih kawan, hantam saja. Jangan hanya absen saja, tapi tak hadir,” kata Iput. ***
