LAMANRIAU.COM, JAKARTA – DPR menilai alur pelayaran di Pelabuhan Belawan, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, harus segera dilakukan revitalisasi guna mendukung operasional Terminal Peti Kemas (TPK) Belawan Fase II, yang kini memasuki tahap akhir.
“Perlu alur laut yang lebar dan dalam untuk mendukung pengembangan Pelabuhan Belawan,” ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Pelabuhan Belawan, Sumut, seperti mengutip dpr.go.id.
Kunjungan tersebut didampingi Direktur Kepelabuhan Kemenhub M. Tohir, Kepala Kantor Syahbandar Utama Belawan Sugeng Wibowo, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Jece Julita Piris, dan Kepala Distrik Navigasi Belawan Abd. Azis.
Sigit menuturkan, pelabuhan yang dikelola PT Pelindo I ini membutuhkan pelebaran dan pendalaman alur lintasan, mengingat tingginya tingkat sedimentasi di sekitar pelabuhan. Jika tidak segera direvitalisasi, dikhawatirkan akan menghambat aktivitas keluar masuk kapal.
“Sesuai UU Pelayaran, pengerukan alur ini menjadi tugas pemerintah dan sejauh ini belum dilaksanakan. Jadi kita minta kepada Otoritas Pelabuhan Belawan untuk segera mengajukan usulan pengerukkan,” papar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Sementara itu, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Belawan Jece Julita Piris mengatakan usulan pengerukan sudah disampaikan ke pemerintah dalam hal ini Perhubungan Laut namun belum terakomodir. Menurutnya, dibutuhkan anggaran Rp 90 miliar per tahun untuk pengerukan alur. Diharapkan, pengembangan TPK Fase II ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan nasional, khususnya daerah Sumut dan sekitarnya.
Pengembangan TPK Belawan Fase II memasuki tahap akhir, yakni mencapai 98 persen dan ditargetkan selesai pada akhir Juli 2019. Pengembangan TPK Belawan Fase II memiliki panjang dermaga 350 meter, sehingga total tambahan dermaga menjadi 700 m.
Dengan demikian, total kapasitas TPK Belawan Fase I dan II ditambah kondisi terminal peti kemas saat ini, diprediksi akan mencapai 2 juta teus/tahun. (ilc)