LAMANRIAU.COM, PADANG – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla berharap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dapat selektif memberikan izin kepala daerah yang hendak melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Izin semestinya diberikan kepada kepala daerah dengan alasan dan tujuan jelas.
Mendagri pun merespons positif masukan dari Wapres. Menurutnya, kunjungan ke luar negeri yang dilakukan kepala daerah harus bermanfaat.
“Saya kira itu usul yang sangat bagus. Bahwa kepala daerah pada prinsipnya kalau mendapat undangan atau kunker (kunjungan kerja) ke luar negeri, harus tahu bahwa ada manfaat enggak untuk daerah,” kata Tjahjo di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Padang, Sumbar, Rabu (24/7/2019) malam.
Menurut Tjahjo, pihaknya tidak mempersoalkan kunker ke luar negeri bagi kepala daerah, DPRD, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Sepanjang benar-benar bermanfaat bagi daerah masing-masing.
“Kalau pertemuan seminar, konvensi, ada MoU (nota kesepahaman) antarkota yang dikunjungi. Ada investasi, saya kira enggak ada masalah. Namun kalau sekadar meninjau pameran, saya kira kan bisa lewat internet. Sampai sekarang tetap semua izin kami telaah,” tegas Tjahjo.
Tjahjo pun menyebut, “Namun izin tetap harus disadari kepala daerah. Rombongan dibatasi. Jadi sebenarnya kepala daerah harus tahu manfaatnya. Ada manfaatnya enggak kunjungan ke luar negeri. Kalau ada investasi kan sangat bagus.”
Tjahjo menegaskan, sejauh ini pihaknya tidak pernah memperingatkan kepala daerah. “Enggak ada yang diperingatkan. Karena teman-teman gubernur, bupati, wali kota tahu apa yang dikerjakan,” tegas Tjahjo. (bsc)
