LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Isu mutasi pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Riau semakin kencang berembus. Hal ini menyusul dilantiknya Sekdaprov Yan Prana Jaya, Jumat lalu.
Isu ini pun membuat para pejabat eselon II tidak tenang. Sebab bisa saja yang mereka saat ini menjabat sebagai kepala dinas dan badan dicopot dari jabatanya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan dikonfirmasi hal itu tak menampiknya.
Bahkan dijadwalkan awal Desember 2019 sudah bisa diketahui pejabat yang masih diberi amanah atau non-job.
“Iya, ini saya lagi di Jakarta mengurus itu (mutasi) di Komisi ASN,” kata Ikhwan, Rabu (27/11/2019).
Pihaknya masih menunggu persetujuan dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk membuka jabatan pejabat eselon II. Setelah mendapatkan persetujuan, baru dibuka assessment.
“Surat sudah dimasukkan ke KASN. Saya masih mengurus untuk pembukaan assessment, kalau sudah disetujui langsung dibuka assessment,” ujarnya.
Saat ini Gubernur Riau sedang melakukan evaluasi pejabat tinggi pratama atau eselon II. Evaluasi ini untuk membuka kembali assessment eselon II.
“Pak Gubernur yang akan menentukan kemana pejabat yang kini menjabat ditempatkan. Ditargetkan awal Desember ini sudah dievaluasi,” katanya.
Sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dimana pejabat eselon II yang dievaluasi dipindahkan ke jabatan baru. Ataupun mendapatkan tempat di staf ahli. Atau bisa juga dinonjobkan.
“Jadi tahun 2020 nanti sudah disiapkan OPD yang baru, kalau cepat selesai assessment akan ada kepala OPD yang baru,” katanya. (*)
