Hukrim  

Geledah Villa Mewah Nurhadi, KPK Juga Temukan Belasan Kendaraan Mewah

Ali Fikri

LAMANRIAU.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan belasan kendaraan mewah saat melakukan penggeledahan di sebuah villa di Ciawi, Bogor, yang diduga milik buronan eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.

“Ada beberapa motor mewah belasan jumlahnya, motor gede. Kemudian ada empat mobil mewah yang terparkir di gudang di sebuah villa yang diduga milik tersangka NHD (Nurhadi),” ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, kepada wartawan, Senin (9/3/2020).

Ali belum bisa menjelaskan apakah nantinya kendaraan mewah tersebut disita atau tidak. Pasalnya, kata dia, penggeledahan masih berlangsung hingga malam ini.

“Tentu ini hal menarik jika dikaitkan dengan dugaan penerimaan suap dan gratifikasi yang diterima oleh tersangka NHD dkk, sekaligus dari pemberinya yaitu pak HS (Hiendra Soenjoto),” pungkasnya.

Ali menyatakan penggeledahan tersebut juga termasuk ke dalam proses mencari keberadaan istri Nurhadi, Tin Zuraida dan putrinya, Rizqi Aulia Rahmi. Namun, juru bicara berlatar belakang jaksa ini mengaku pihaknya tidak menemukan keduanya dan juga ketiga tersangka yang buron.

“Namun, untuk para tersangka, para DPO, pak NHD dkk, termasuk istrinya, dan istri dari pak RH (Rezky Herbiyono) itu tidak atau belum ditemukan oleh penyidik KPK,” tandasnya.

Dalam proses penyidikan berjalan, Ali mengungkapkan penyidik telah memblokir rekening milik Nurhadi dan Rezky Herbiyono. Namun, ia tidak menyampaikan mengenai jumlah uang yang ada di dalam rekening tersebut.

“Sejauh ini yang kami ketahui dari penyidik adalah pemblokiran dari rekening milik tersangka NHD dan RH selaku penerima,” ucapnya lagi.

Upaya paksa penggeledahan dan pencarian tersangka sebelumnya juga sudah dilakukan di sejumlah lokasi seperti Surabaya, Tulungagung dan Jakarta.

Nurhadi diduga menerima gratifikasi atas tiga perkara di pengadilan. Ia disebut menerima janji dalam bentuk 9 lembar cek dari PT MIT serta suap/gratifikasi dengan total Rp46 miliar.

Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari perkara OTT dalam kasus pengaturan perkara di Mahkamah Agung pada 2016. (ILC)

Ikuti berita lamanriau.com di GoogleNews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *