Sosial  

Permenhub Izinkan Ojol Angkut Penumpang Saat PSBB, Ini Syaratnya

LAMANRIAU.COM, JAKARTA – Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Peraturan tersebut ditetapkan pada 9 April 2020 oleh Menhub ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan pada 9 April 2020.

Salah satu aturan yang ada dalam Permenhub tersebut yaitu pengendalian transportasi pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti Jakarta, di mana disebutkan bahwa untuk sepeda motor baik yang digunakan untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan masyarakat (ojek) dalam hal tertentu dapat mengangkut penumpang dengan syarat-syarat yang ketat sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d Permenhub tersebut.

“Untuk sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan seperti dilakukan untuk aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB, melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut sebelum dan setelah selesai digunakan, menggunakan masker dan sarung tangan, dan tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit,” jelas Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati dalam konferensi pers Penerapan PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 melalui telekonferensi, Minggu (12/4/2020).

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, ketentuan ini dinilainya sangat menyesatkan dan berpotensi banyak pelanggaran dan disalahgunakan. Bahkan secara normatif, Pasal 11 ayat 1 huruf d tersebut bertentangan dengan berbagai regulasi yang ada, termasuk melanggar UU tentang Kekarantinaan Kesehatan. Secara operasional juga bertolakbelakang dengan Pergub No. 33/2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Menanggulangi Covid-19 di DKI Jakarta.

Hal yang sama juga disampaikan pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen Agus Pambagio. Permenhub tersebut menurutnya bertentangan dengan Permenkes 9/2020 yang mengatur penumpang kendaraan baik umum maupun pribadi harus mengatur jarak atau physical distancing.

Menanggapi hal tersebut, Adita menjelaskan bahwa Permenhub ini selalu memerhatikan ketentuan-ketentuan kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 di seluruh Indonesia. Permenhub ini menurutnya juga disusun setelah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk dengan Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Ini satu hal yang memang kita upayakan untuk bisa terintegrasi dan tetap konsisten dengan peraturan sebelumnya. Tetapi memang ada dinamika yang harus kita tangkap, ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang harus kita tangkap, sehingga kita akomodasikan dalam Permenhub ini,” jelas Adita.

Dalam Permenhub menurutnya juga sudah jelas bahwa dalam kondisi tertentu sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan tidak bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan dalam PSBB. Selama aktivitas tersebut sejalan dengan ketentuan PSBB, kebutuhan transportasinya bisa dipenuhi dengan sepeda motor.

“Hal ini termasuk untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti logistik. Memang sekarang diimbau untuk tetap berada di rumah. Tetapi kan banyak juga masyarakat kita yang tidak bisa melakukan itu karena memang pekerjaannya tidak memungkinkan untuk dilakukan di rumah, dan secara PSBB itu dibolehkan untuk melakukan pekerjaan di lokasinya masing-masing,” jelas Adita.

Mengenai mekanisme pengawasan agar kelonggaran ini tidak disalahgunakan, Adita mengatakan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan penyelenggara layanan ojek online (ojol) seperti Gojek dan Grab agar para pengemudi ojol tetap bisa memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permenhub.

“Kita bekerja sama dengan operator ojol untuk memastikan bahwa para pengemudinya memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Permenhub ini. Tentunya nanti aparat di lapangan akan turut membantu memantau. Sehingga penerapan Permenhub ini akan disesuaikan dengan para pihak, dalam hal ini kesiapan operator ojol. Sebab butuh waktu untuk melakukan persiapan agar protokolnya tetap bisa dipatuhi dan adanya pengawasan yang ketat dari aplikator,” jelas Adita. (BSC)

Ikuti berita lamanriau.com di GoogleNews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *