Hukrim  

KPK Kasasi Putusan Terhadap Romahurmuziy

Plt Jubir KPK, Ali Fikri

LAMANRIAU.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding dari majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Romy).

“JPU KPK pada hari Senin, 27 April 2020 telah melakukan upaya hukum kasasi sesuai dengan ketentuan Pasal 244 KUHAP dan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP atas putusan Nomor 9/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (28/4/2020).

KPK kata Ali mencatat ada beberapa alasan penting kenapa kasasi diajukan. Pertama, majelis hakim banding tidak menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya.

“Hal itu terlihat dalam pertimbangan mejelis banding terkait adanya penerimaan sejumlah uang oleh terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Padahal, jelas-jelas uang tersebut telah berpindah tangan dan beralih dalam penguasaan terdakwa,” ujarnya.

Kedua, majelis hakim tingkat banding juga dinilai tidak menerapkan hukum, atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya pada saat mempertimbangkan mengenai keberatan penununtut umum terkait hukuman tambahan kepada Romi.

“Yang berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dengan tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas terkait ditolaknya keberatan penuntut umum tersebut,” lanjutnya.

Selain itu, lanjut Ali Fikri, majelis hakim tingkat banding juga tidak memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana kepada terdakwa yang terlalu rendah.

“Selanjutnya sesuai dengan Pasal 253 Ayat (4) KUHAP disebutkan bahwa wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Agung sejak diajukannya permohonan kasasi,” tandasnya.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memotong masa tahanan Romahurmuziy. Masa tahanan Romy dipotong setelah PT DKI mengabulkan permohonan bandingnya atas perkara suap terkait jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

Dalam amar putusannya, PT DKI menjatuhkan hukuman satu tahun pidana penjara dan denda Rp100 juta subsidair tiga bulan kurungan. Putusan PT DKI itu lebih rendah setahun dari vonis di tingkat pertama atau Pengadilan Tindak Pidana (Tipikor). (ILC)

Ikuti berita lamanriau.com di GoogleNews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *