Riau  

Syahrial Abdi: Kalau Bukan KTP Riau Tidak Ada Alasan Lagi Masuk ke Riau

Syahrial Abdi

LAMANRIAU.COM, PEKANBARU  Tidak bisa menunjukan KTP asli Riau petugas pengawasan perbatasan tidak berikan toleransi kepada masyarakat luar Riau masuk ke Riau. Terutama warga yang berasal dari daerah terjangkit Covid-19 yang langsung disuruh balik arah.

Penegasan tersebut sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan kabupaten/kota dalam mencegah penyebaran dan memutus mata rantai virus corona (Covid-19) di Riau yang saat ini terus meningkat drastis.

Tambah lagi beberapa minggu terakhir ini yang peningkatannya jauh bertambah semenjak adanya pemulangan masyarakat Riau dari daerah terjangkit Covid-19 yang sudah menularkan pada masyarakat lainya.

Diantaranya santri dari Magetan Jawa Timur yang sudah menularkan kepada keluarganya sendiri yang saat ini juga sudah dinyatakan positif Civid-19.

Penegasan dan memperketat orang masuk ke Riau tersebut, setelah beberapa kabupaten/kota di Riau menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Diantaranya Kabupaten Kampar yang telah menerapkan tindakan tegas bagi para pendatang yang ingin masuk ke Riau.

Menurut Sekretaris Gugus Tugas Tim Penanganan Covid-19 Provinsi Riau, Syahrial Abdi saat mengunjungi posko pengawasan PSBB Sumbar-Riau dan perbatasan Rohul-Sumatera Utara (Sumut). Kamis (21/5).

Penegasan yang dilakukan petugas pengawas PSBB itu cukup baik dan beralasan, karena tujuannya jelas guna meningkatkan antisipasi penyebaran virus corona yang sesuai dengan SOP dalam aturan menerapkan PSBB.

“Kita sudah cek langsung ke lapangan dan kita juga melihat langsung masih banyak pemudik yang di temukan melanggar himbauan PSBB. Begitu juga warga yang mau masuk ke Riau yang di suruh balik arah oleh petugas,” katanya

Syahrial Abdi yang juga didampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau M Taufiq OH, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau Zainal ini mengatakan, penegasan ini memang merupakan kebijakan ketat, jika tidak juga akan berdampak pada penerapan PSBB yang yang tujuannya untuk mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Untuk apa PSBB diterapkan jika arus mudik tidak di jaga ketat. Maka perlu tindakan tegas dengan tetap memperhatikan SOP,” jelasnya.

Kendati demikian, sebenarnya penegasan itu masih ada kelonggaran, yaitu bagi yang ada kepentingan sesuai yang juga  disampaikan pemerintah. Tapi harus bisa dibuktikan dengan surat tugas yang jelas dan juga surat keterangan dari pihak kesehatan.

“Untuk mereka yang berkepentingan ini meski lengkap surat tugas dan surat keterangan dari kesehatan tetap dilakukan rapit tes petugas. Termasuk mengawasi kegiatan selama berada di daerah Riau,” ujarnya.

Sementara bagi masyarakat luar Riau yang berada di Riau dan mau keluar dari Riau akan dipersilahkan dan tidak ada larangan. Yang dilarang itu yang masuk tanpa ada alasan, apalagi hanya untuk jalan-jalan maupun mudik lebaran.

Petugas tidak hanya menindak masyarakatnya, tapi juga transportasi yang membawa penumpang. Karena untuk transportasi ini sudah jelas apa saja jenis tranportasi yang diizinkan dan itu sudah disampaikan Kemenhub RI sebelumnya.

“Ini juga sudah ditegaskan Dishub Riau sebelumnya. Bahkan infonya juga akan ada tindak tegas bagi P.O tranportasinya yang membandel,” tutur Asisten III Setdaprov Riau ini. (MCR)

Ikuti berita lamanriau.com di GoogleNews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *