Riau  

Guru Jangan Terlibat Politik Praktis dalam Pilkada

PGRI Riau
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, Dr Muhammad Syafii MSi

LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Riau, Dr Muhammad Syafii MSi mengatakan, jauh sebelum pesta demokrasi Pilkada 2020 berlangsung, pihaknya sudah mengimbau seluruh guru untuk tidak melakukan politik praktis.

Baca : Bawaslu Tangani 6 Pelanggaran ASN Jelang Pilkada

“Sebaiknya para guru baik itu ASN atau honorer jangan terlibat politik praktis. Lakukan saja tugas kita sebagai pendidik mencerdaskan generasi muda bangsa ini. Tentunya, dengan kegiatan belajar, mengajar di sekolah,” ujar M Syafii, Kamis 26 November 2020.

Terkait dengan imbauan itu, Syafii mengatakan, PGRI Riau sudah melakukan MoU dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau. Inisiasi MoU ini lantaran adanya beberapa guru yang dipanggil Bawaslu terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada.

Perjanjian itu, jelasnya, tertuang dengan nomor surat Bawaslu 036/K.RI/HM.00/XI/2020 dan nomor surat PGRI 212/Mou/PP/RIO/XXII/2020 memiliki 13 Bab, dan 18 Pasal dengan masa berlaku perjanjian selama 5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan 11 November 2020 lalu.

Syafi’i mengatakan bahwa tujuan perjanjian ini merupakan bentuk kepedulian PGRI Riau terhadap pendidik maupun tenaga pendidik yang merupakan anggota PGRI Riau terhindar dari pelanggaran -pelanggaran Pilkada.

“Kami memberikan dukungan kepada penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu untuk mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah se Provinsi Riau. Jadi, sudah ada imbauannya, sebelum adanya proses Pilkada,” jelas dia.

Sebelumnya, seorang oknum guru Kabupaten Pelalawan menjadi tersangka setelah jadi temuan Bawaslu atas keterlibatannya mendukung salah satu paslon Pilkada daerah itu. BHR aktif mendukung paslon nomor urut 4 Adi Sukemi-Muhammad Rais.

Pada Rabu 25 November 2020, oknum guru PNS ini harus menjalani sidang tindak pidana Pilkada ke 4 kalinya. Sidang dengan agenda tuntutan jaksa dari Kejari Pelalawan. Jaksa Penuntut Umum Rahmad Hidayat SH menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah. Ia dituntut dua bulan penjara dan denda Rp2 juta, subsidair 1 bulan kurungan penjara. ***

Ikuti berita lamanriau.com di GoogleNews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *