Polri Sudah Berantas Belasan Pinjol Ilegal

LAMANRIAU.COM, JAKARTA – Sepanjang 2018-2021, tim penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menangani 14 kasus pinjaman online (pinjol) ilegal dengan berbagai modus operandi. 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan, penegakan hukum terhadap pinjol ilegal adalah untuk melindungi masyarakat.

Penguatan pemberantasan terhadap pinjol ini terus dilakukan kepolisian lantaran selama pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang tertarik menggunakan layanan pinjol, walaupun memiliki resiko tinggi seperti kejahatan siber, transaksi eror, misinformasi, serta penyalahgunaan data pribadi.

“Terlebih regulasi non-perbankan Indonesia tidak seketat regulasi perbankan saat ini. Sehingga dimanfaatkan penyedia jasa pinjol, terutama yang tidak berizin ke Otoritas Jasa Keuangan,” kata Sigit, Jumat 20 Agustus 2021.  

Ketentuan dalam tawaran pinjol disebut dapat membuat penyedia jasa bisa mengakses seluruh kontak telepon genggam nasabahnya.

Seperti keterlambatan dalam pembayaran, penyedia jasa akan menagih ke seluruh nama yang terdaftar dalam kontak telepon genggam nasabah.

Belum lagi, data KTP nasabah sering digunakan oleh penyedia layanan pinjol ilegal untuk meminjam uang ke tempat lain.

Satgas Waspada Investasi (SWI), telah menghentikan 3.365 pinjol illegal sejak 2018. Kendati demikian, kinerja Satgas Waspada Investasi belum optimal, karena masih banyak pinjol ilegal yang beredar di masyarakat.

“Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah maraknya pinjol ilegal yang sangat merugikan masyarakat,” kata Ketua SWI, Tongam Lumban Tobing.

“Dalam penanganan, SWI melakukan penghentian investasi ilegal dan pinjol, mengumumkan ke masyarakat, memblokir situs melalui Kemenkominfo dan menyampaikan informasi kepada Polri,” tambah Tongam.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, mengatakan, pihaknya telah memutus akses 3.856 konten terkait fintech yang melanggar Undang-undang, termasuk di antaranya platform pinjol illegal.

Johnny mengutarakan, pihaknya akan menindak tegas pelanggaran di sektor finansial itu.

Berdasarkan data yang dimilikinya, pada Juni 2021 ada 25,3 juta masyarakat yang terlayani oleh fintech. Oleh karena itu, pihaknya telah menyiapkan beberapa langkah strategis untuk mencegah adanya layanan fintech ilegal yang berkembang di masyarakat. (rri)

Ikuti berita lamanriau.com di GoogleNews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *