Riau  

Dukung BUMDes, Pemprov Riau Anggarkan Rp 238 Miliar untuk BKK

LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) beberapa tahun belakangan ini dinilai menunjukkan kemajuan yang menggembirakan sebagai lokomotif utama  penggerak ekonomi desa. Karena itu, untuk mendukung kemajuan BUMDes, tahun ini Pemerintah Provinsi Riau kembali melanjutkan program Bantuan Keuangan Khusus (BKK).

“Melalui BKK  ini Pemerintah Provinsi hadir dan ikut menggerakkan BUMDes. Dengan BKK ini diharapkan publik tahu yang dilakukan pemerintah untuk desa,” kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dukcapil (PMD Dukcapil) Provinsi Riau Raja Saspi Kurniawan Sabtu 25 Desember 2021.

Turut hadir dalam konferensi pers tersebut, Staf Ahli Gubernur Riau, Yurnalis, yang juga mantan Kadis PMD Dukcapil, Staf Khusus Gubernur, Saiman Pakpahan, sejumlah Kabid Dinas PMD, dan beberapa Kepala Desa dan Direktur BUMDes di Riau.

Dengan dukungan pemerintah melalui BKK ini, kata Raja Saspi, diharapkan potensi desa terutama dalam bidang ekonomi dapat terus digali. Melalui BKK ini juga diharapkan akan lahir pusat-pusat perekonomian desa baru di Riau.

Meskipun begitu, kehadiran BUMDes sebagai lokomotif ekonomi di desa diharapkan juga tidak mematikan  aktifitas ekonomi lainnya di desa. Tetapi mampu menjadi penggerak tumbuh kembangnya aktifitas ekonomi masyarakat desa.

“Pada tahun 2022 ini Pemerintah Provinsi Riau menganggarkan Rp 238 miliar untuk BKK untuk 1.591 desa yang sudah terlembagakan BUMDes-nya. Selain bantuan dari provinsi BUMDes juga mendapat bantuan dana desa dari pemerintah pusat dan ADD dari pemerintah kabupaten,” jelas Saspi.

Disinggung apakah BKK ini sifatnya dana bergulir atau hibah, menjawab pertanyaan ini Staff Ahli Gubernur Riau mengatakan BKK merupakan dana bergulir yang memerlukan pertanggungjawaban dan dilaporkan penggunaanya. Bahkan jika tidak ada laporannya akan ada sanksinya.

Menurut Yurnalis, tahun 2022 mendatang, Dinas PMD Dukcapil akan melakukan klasifikasi terhadap BUMDes berdasarkan empat kategori, yakni dasar, tumbuh, berkembang, dan maju.

“BUMDes yang klasifikasinya maju akan mendapatkan BKK sebesar Rp200 juta, sedangkan yang klasifikasinya paling bawah akan mendapatkan Rp130 juta. Tujuannya tentu agar BUMDes yang maju usahanya dapat lebih mengembangkan bisnisnya agar lebih besar,” jelasnya.

Ditempat yang sama Direktur BUMDes Kembang Kenanga, Desa Pisang Berebus, Kecamatan Gunung Toar, Kuansing mengaku perkembangan BUMDes yang dikelolanya tidak terlepas dari BKK yang diterima dari Pemprov Riau.

Lewat modal dari BKK tersebut BUMDes-nya sukses mengembangkan usaha distribusi minuman kemasan di Kuansing dengan omset Rp 4 miliar.

“Saat ini kita memegang distribusi minuman kemasan untuk lima kecamatan di Kuansing dan memasok lebih 500 toko. Alhamdulillah kita berhasil mempekerjakan 15 tenaga kerja lokal dengan omset miliaran rupiah. Kedepannya, kita berharap dapat kembali menerima BKK karena rencananya kita akan mencoba memproduksi minuman kemasan yang selama ini masih didatangkan dari daerah tetangga,” jelasnya didampingi Kades Pisang Berebus, Juprisal.

Kabid Bidang Pemgembangan ekonomi kawasan pedesaan, Dinas PMD Dukcapil Riau, Darwis menambahkan, masih banyak potensi yang dapat terus dikembangkan oleh pengurus BUMDes, seperti pinang, serai wangi, lidi sawit dan desa wisata.

“Dengan kerja keras dan kekompakan serta dukungan semua pihak di desa, kita yakin BUMDes akan menjadi lokomotif kemajuan ekonomi masyarakat desa,” ujarnya. (jm)

Ikuti berita lamanriau.com di GoogleNews

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *