LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – 9 Agustus 2021, Blok Rokan resmi berpindah pengelola dari PT Chevron Pacipic Indonesia ke Pertamina. Dalam klausul perpindahan itu, Pemprov Riau mendapat dana Participating Interest (PI) 10 persen.
Namun, setahun sudah berlalu. Dana PI 10 persen yang jadi hak Riau itu belum juga dicairkan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) sebagai pengelola Blok Rokan.
“Sekarang kontribusinya belum ada, sudah mau satu tahun. Kita juga masih menunggu PI dari PT PHR,” kata Gubernur Riau Samsuar, Selasa, 9 Agustus 2022.
Menurut Samsuar, pihaknya sudah mendesak Dirut PT PHR untuk memproses pemberian PI 10 persen tersebut.
Pasalnya, jika dana itu tidak dicairkan PT PHR, akan berimbas pada belanja APBD Riau 2022.
Hal yang sama juga diungkap Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto.
“PI 10 persen itu bukan hanya permintaan tapi juga merupakan hak Provinsi Riau yang dijamin oleh konstitusi. Makanya segera dicairkan. Semua persyaratan yang ditetapkan sesuai regulasi sudah kita penuhi,” kata Hardianto, Selasa, 9 Agustus 2022.
Hardianto menyebutkan, waktu pembahasan dan pengesahan APBD 2021, DPRD Riau memasukkan asumsi pendapatan dari hasil PI 10 persen tersebut. Jika itu tidak terealisasi, bisa mengakibatkan defisit anggaran belanja.
“Kalau PI tidak dicairkan tahun 2022 ini maka konsekuensinya belanja kita di APBD 2022 bisa berpotensi defisit,” tambahnya.
DPRD mendesak PT PHR segera mempercepat proses pemberian PI 10 persen tersebut sebagaimana kesepakatan. DPRD juga akan mensupport langkah apa saja yang akan dilakukan agar PI ini bisa terealisasi.
Senada dengan, Gubernur Samsuar juga mengungkapkan hasil PI 10 persen itu sudah dimasukan sebagai target pendapatan daerah.
“Tahun 2021 sudah lewat, harapan kami seharusnya PI itu sudah diterima. Sehingga kita tahu berapa progres dari produksi dan lifting yang telah diperoleh oleh PT PHR setelah alih fungsi,” ungkapnya.
