LAMANRIAU.COM, JAKARTA– Sejak menjabat sebagai Presiden Indonesia, Presiden Joko Widodo tercatat sudah 8 kali absen alias tidak hadir di Sidang Umum PBB.
Ketidakhadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung di Sidang Umum PBB tahun ini menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai kiprah Indonesia di kancah global.
Sidang Umum PBB ke-77 berlangsung di New York, Amerika Serikat, sejak Selasa, 13 September 2022. Rangkaian acaranya dijadwalkan pada 12-27 September 2022.
Sebagai ganti Jokowi, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi akan mewakili Indonesia pada sesi High Level Week (HLW) yang berlangsung pada 20 sampai 26 September 2022.
Pertemuan HLW dalam Sidang Umum PBB merupakan yang pertama sejak pandemi Covid-19 dua tahun lalu. PBB menghendaki perwakilan untuk hadir secara langsung, bukan secara virtual atau video pra-rekam yang diserahkan kepada panitia.
Sebagaimana dikutip dari Tempo.co Ahli Politik Internasional, Fitriani, menilai mangkirnya Jokowi kali ini membuat Indonesia kehilangan dua hal.
Pertama, kesempatan untuk mengkomunikasikan bahwa Indonesia mampu menjadi pemimpin dunia karena memiliki pemimpin yang bervisi dan mumpuni.
Kedua, kesempatan membangun kedekatan dengan negara-negara lainnya yang berada dalam posisi yang sama dalam menghadapi kondisi dunia yang tidak menentu karena krisis alam, krisis pangan, pandemi, dan konflik.
“Siapa yang mengukur seberapa penting representasi pemimpin negara untuk hadir? Kalau Presiden Joko Widodo tidak hadir, maka beliau mungkin berpandangan bahwa kehadiran pemimpin negara tidak penting dalam Sidang Umum PBB,” kata Fitriani, peneliti CSIS dari bagian politik dan hubungan internasional.
Sementara pemimpin negara lain yang hadir, kata dia, mungkin berpikir bahwa PBB adalah suatu badan internasional yang signifikan dan penting dalam menciptakan serta mempertahankan perdamaian dunia.
Seperti Palestina menganggap pertemuan ini sangat penting sebab tujuannya untuk pengakuan dari komunitas internasional.
Sedangkan, negara-negara yang mendapat tekanan seperti Rusia dan China memilih untuk tidak hadir karena tidak sesuai dengan kepentingan nasionalnya.
Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia Suzie Sudarman melihat absennya Jokowi ke Sidang Umum PBB tidak terlalu bermasalah, sebab tidak ada urgensi kritis seperti masalah pelanggaran kedaulatan negara.
Ia menyebut forum itu bisa menjadi lokasi terjadinya upaya penekanan terhadap kepala negara oleh negara-negara yang lebih kuat.
“Jokowi tidak terlalu mengutamakan pernyataan-pernyataan yang bisa memicu konflik karena pertemuan tingkat internasional pasti akan banyak pertanyaan wartawan dan desakan beberapa negara adidaya terhadap Indonesia,” kata Suzie.
Alasan absennya Jokowi ke Sidang Umum PBB tidak segera jelas. Istana belum memberikan pernyataan resmi.
Kementerian Luar Negeri enggan menjelaskan masalah ini juga. “Nanti ada press briefing Kamis,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat ditemui seusai acara di kawasan Senayan, Senin, 12 September 2022.
Fitriani menyoroti masalah dalam negeri yang tengah dihadapi Jokowi sebagai pantangan untuk berpergian ke Sidang Umum PBB, seperti kenaikan BBM dan isu kebocoran data. Sementara pendekatan dengan para pemimpin negara-negara G20 untuk membahas isu global bisa dilakukan langsung di Bali saat konferensi tingkat tinggi.
Kendati demikian, ia menganggap Presiden Jokowi bukan seseorang yang ingin tampil di dunia internasional.
“Mungkin terdapat kekhawatiran bahwa beliau datang juga tidak membawa perubahan yang berarti dibandingkan jika beliau bekerja di dalam negeri, sehingga beliau mempercayakan sidang kepada Menteri-nya,” imbuh akademisi lulusan Cranfield University itu.
Saat menjabat sebagai presiden di periode pertama, kehadiran Jokowi di Sidang Umum PBB kerap diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Editor: Zulfilmani/sumber: tempo.co
