LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Komisi II DPRD Pekanbaru memanggil rapat Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kota Pekanbaru, Selasa 4 Oktober 2022 untuk membahas penyusunan rancangan APBD tahun 2023.
Rapat ini dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Dapot Sinaga SE, didampingi Wakil Ketua Komisi II Hj Arwinda Gusmalina, serta Anggota Komisi II lainnya yakni Roem Diani Dewi, Jepta Sitohang, Kartini dan Zainal Arifin SE.
Rapat dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Alek Kurniawan, diikuti Sekretaris Reza Pahlevi dan jajaran lainnya. Di hadapan Komisi II DPRD, Disketapang Kota Pekanbaru mengusulkan pagu anggaran dalam R-APBD 2023 sebesar Rp 10 miliar.
“Angka ini sifatnya baru usulan dari Disketapang, harus disesuaikan lagi nanti dengan TAPD,” ujar Ketua Komisi II DPRD Pekanbaru Dapot Sinaga.
Dapot meminta Disketapang Kota Pekanbaru untuk dapat membuat rancangan program kegiatan yang memprioritaskan kepentingan masyarakat.
“Contohnya seperti kelompok wanita tani. Apalagi sekarang kelompok tani itu tidak mesti membutuhkan lahan luas dan besar, cukup hanya di rumah saja memakai polibag atau hidroponik,” katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini berharap ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pangan. Hal ini guna memperkuat agar bahan pangan tidak mengalami lonjakan harga yang sewaktu-waktu bisa mengalami kenaikan.
“Kita tahu, Pekanbaru ini bukan penghasil pangan. Rata-tata kita mendatangkan itu dari Sumatera Barat, Sumatera Utara dan daerah lain. Tadi Pak Kadisketapang menyampaikan, beliau meminta di Pekanbaru ini ada BUMD yang menangani masalah pangan,” jelasnya.
Saat musim panen raya di daerah lain, kita bisa disimpan dulu melalui BUMD supaya Pekanbaru ini tidak kekurangan atau mengalami kelangkaan. Terutama hari-hari besar seperti lebaran, tahun baru itu harga-harga naik maka barang itu bisa dikeluarkan. Namun, masalahnya ranperda BUMD itu sejauh ini belum selesai,” imbuh Dapot. (Galeri)
