LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Alat dan obat kontrasepsi di Provinsi Riau tersedia sesuai dengan kebutuhan, namun terkadang tidak singkron antara persediaan dengan stok.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Mardalena Wati Yulia, usai menyampaikan sambutan pada Pertemuan Koordinasi Bagi Pengelola Alat Kontrasepsi dan Obat Kontrasepsi Tingkat Provinsi Riau, di Pekanbaru, Jumat 27 Januari 2023.
Menurutnya, Undang-Undang Nomor 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.
Pada salah satu lampiran UU Nomor 23/2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, tugas Pemerintah Pusat salah satunya yaitu melakukan pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan Pasangan Usia Subur (PUS) Nasional.
Memperhatikan Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024 dengan ukuran keberhasilan berupa sasaran strategis dalam Rencana Strategis BKKBN 2020-2024, target yang harus dicapai diantaranya adalah a) Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR), b) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) dan c) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need.
“Upaya mengejar pencapaian target sasaran itu dapat diwujudkan dengan strategi pemenuhan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) di fasilitas kesehatan oleh BKKBN. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi bagi pengelola alokon di Provinsi Riau untuk mencapai target sasaran diatas. Alhamdulillah, di Riau tersedia dengan banyak atau cukup, tapi itulah pentingnya pertemuan hari ini,” katanya.
Selanjutnya kata Mardalena Wati Yulia, sesuai dengan amanat Presiden, dilakukan beberapa intervensi termasuk juga bagian dari program pencegahan dan penurunan angka stunting yang tidak terlepas dari 4T.
“Tentu harus ada tersedia ketersediaan Alokon. Sesuai regulasi bahwa pengadaan Alokon itu merupakan kewenangan pusat, di daerah melalui BKKBN. hanya saja selama ini dalam hal pelaporan terkadang terjadi tidak singkron, ketika permintaan dari salah satu gudang karena stok tidak ada lagi tetapi di buku masih tersedia, maka kita mengundang petugas pelaporan untuk itu agar singkron,” tambahnya.
Hal itu tidak terlepas dari kepesertaan KB yang meningkat, maka diperlukan pelaporan yang akurat agar pelaporan melaporkan di aplikasi New SIGA tetap karena real time atau paling tidak pelaporannya maksimal dengan melakukan pengiputan secara realtime,” pesannya.
Halisa Rohayu selaku ketua panitia kegiatan menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan juga dalam upaya pencegahan stunting. Pembinaan Ketahanan Remaja diarahkan pada Penyiapan Perencanaan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja melalui Penguatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja) dan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR).
“Dalam pelaksanaan program Persiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) yang menyasar kepada kelompok BKR dan PIK R masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaanya seperti masih rendahnya keluarga-keluarga yang mempunyai remaja ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR). Disamping itu masih rendahnya cakupan pencatatan dan pelaporan kegiatan kelompok BKR dan PIK R menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan New SIGA. Oleh karena itu, diperlukan Fasilitasi Pelaporan Pelaksanaan PKBR melalui New SIGA dan E-monev Bappenas,” ungkapnya.
Kegiatan dilaksanakan di Hotel Pangeran Pekanbaru 26 sampai dengan 28 Januari 2023 . Peserta berasal dari Kepala Dinas OPD KB Kabupaten/Kota beserta jajaran, Satgas Stunting Provinsi dan TA Kabupaten/Kota serta Perwakilan BKKBN Provinsi Riau.
Sedangkan nara sumber berasal dari POGI Provinsi Riau dan KPKNL Pekanbaru serta dari BKKBN RI. ***
