LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) bakal melakukan aksi damai besar-besaran pada tanggal 2 dan 3 Maret 2023.
Ketua Dpw Riau FKBPPPN Hemi mengatakan Selain aksi damai, Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara juga sekaligus merayakan HUT ke-73 Satpol PP dan Satlinmas yang genap 61 tahun.
Helmi menjelaskan sebenarnya kegiatan HUT Satpol PP diselenggarakan di Makasar pada 2 dan 3 Maret 2023. Namun, FKBPPPN merayakannya di Jakarta.
FKBPPPN berharap kepada pemerintah benar-benar bisa menyelesaikan honorer khususnya Sarpol PP. Visi misi forum hanya satu, angkat 90 ribu Satpol Non Asn se Indonesia menjadi PNS sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014. Pasal 256 UU Pemerintah daerah menyatakan bahwa jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja adalah PNS.
“Maka Satpol PP tak bisa diisi oleh PPPK, PNS harga mati,” tegasnya.
Maka yang menjadi tuntutan kita adalah agar pemerintah membuat regulasi khusus melalui PP atau Kepres yang mengacu pada UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 256 UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Untuk megakumodir usia di atas 35 tahun diangkat menjadi PNS.
Dalam hal ini bermacam cara telah ditempuh termasuk RPDU bersama Komisi II DPR-RI pada bulan September 2022.
Sebelum melaksanakan Aksi di Jakarta Ketua DPW RIAU FKBPPPN dan perwakilan dari beberapa kabupaten dan Kota menjumpai Tokoh muda Riau JUPRIZAL, S.Th.I,SH.,MH. Bertempat di Nakhoda Coffee Jalan Belimbing Marpoyan Damai dengan diawali sholat magrib berjamaah.
Helmi mengatakan “berterimakasih karna beliau sangat support dan siap membantu dan menfasilitasi perjuangan DPW Riau FKBPPPN dan mendukung penuh aksi damai yang dilakukan Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara Agar Satpol PP NON ASN bisa diangkat menjadi PNS karna, sesuai amanat UU dan Satpol PP adalah Penegak Hukum, di Riau sendiri jumlah Satpol PP Non Asn sekitar 4000 yang terdiri dari kabupaten dan kota se-provinsi Riau. ***
