LAMANRIAU.COM, JAKARTA – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggandeng Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.
Kerjasama itu dilaksanakan melalui pencanangan Program Percepatan Penurunan Stunting secara Nasional yang dilaksanakan di Kupang, NTT, Senin 20 Maret 2023.
Kerjasama ditandatangai Kepala BKKBN Pusat Dr dr Hasto Wardoyo bersama Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, serta Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi di Aula El Tari Kupang.
Kegiatan ini juga disaksikan secara daring oleh sejumlah pihak dari beberapa daerah di Indonesia. Di Provinsi Riau, turut menyaksikan Kepala Perwakilan BKKBN Riau, Mardalena Wati Yulia serta Danlanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Marsma TNI Setiawan. Sejumlah undangan pun terlihat hadir di kompleks Lanud menyaksikan acara lewat teleconference.
Dalam sambutannya, Dr dr Hasto Wardoyo mengapresiasi kesediaan KASAU dan Gubernur NTT berkolaborasi dengan BKKBN dalam upaya menurunkan angka stunting. Dia menekankan, kasus stunting ini banyak dialami di masyarakat desa dan keluarga yang ada di kantong kemiskinan.
Sementara, Danlanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Marsma TNI Setiawan mengaku mendukung dan akan melanjutkan program penanganan stunting yang sedang berjalan. Tentunya berkoordinasi dengan BKKBN Provinsi Riau serta Puskesmas-Puskesmas yang ada di sekitar Lanud.
“Salah satunya Puskesmas Simpang Tiga yang sudah berjalan dan rutin,” ujarnya.
Menurut dia, segala sesuatunya akan mengedepankan langkah preventif. Sehingga setidaknya apa yang sudah dicanangkan pemerintah bisa dilanjutkan. Danlanud menambahkan, pihaknya juga mengantisipasi potensi munculnya kasus stunting di lingkungan TNI AU.
Setiawan menilai, kasus stunting tentu tidak tiba-tiba muncul. Kalau bisa diantisipasi, maka angka stunting bisa ditekan. Sebaliknya, jika tak ada langkah preventif, maka angka stunting bisa saja bertambah.
Danlanud menilai, kerja-kerja yang sudah dilakukan sejak 2020 sampai sekarang juga tidak mudah. Untuk itu, perlu kerjasama untuk mendukung segala sesuatunya dalam menekan angka stunting. “Komitmen yang sama juga datang dari Mabes TNI AU,” kata dia.
Saat ini, Lanud Roesmin Nurjadin memiliki Posyandu. Lalu, ada dukungan dari Rumah Sakit AU dr Sukirman yang menjadi fasilitas dalam upaya penurunan kasus stunting. Lanud Roesmin Nurjadin juga terus bekerjasama dengan BKKBN Riau maupun Puskesmas.
Sarana pencegahan stunting juga ada di RSAU dr Sukirman. Saat ini juga ada proses melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit tersebut untuk memaksimalkan upaya penurunan angka stunting.
Sementara, Kepala Perwakilan BKKBN Riau, Mardalena Wati Yulia mengapresiasi pencanangan secara nasional Program Percepatan Penurunan Stunting yang melibatkan TNI AU. Menurutnya, di Riau, kerjasama dengan TNI AU sebetulnya sudah lebih duluan.
“Ini dibuktikan saat pembukaan Rakornis kemitraan program Bangga Kencana, kita sudah mendapat penghargaan. Alhamdulillah Lanud Roesmin Nurjadin mendapatkan penghargaan,” kata Mardalena.
Dia menegaskan, hubungan kedua pihak akan semakin solid. Dengan dukungan dari pihak TNI AU, BKKBN juga akan semakin semangat mencapai target penurunan angka stunting jadi 14 persen di tahun 2024.
Saat ini, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka prevalensi stunting di Riau ada di angka 17 persen. Meski demikian, Mardalena menyebut capaian ini jangan sampai membuat lengah. Karena di 2024 ada target menurunkan angkanya menjadi 14 persen.
Untuk itu, pencegahan dari hulu perlu dilakukan. Salah satunya bersama-sama memberikan konseling kepada calon pengantin. “Sesuai arahan Kepala BKKBN RI, minimal 90 hari, calon pengantin sudah dilakukan screening dan datanya dimasukkan ke aplikasi Elsimil. Sehingga diketahui lebih awal risiko seorang ibu itu saat hamil,” ujarnya.
Sementara, dalam kegiatan tersebut juga digelar bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan dan layanan KB. Layanan ini diberikan untuk masyarakat umum.***
