LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Hasan mengaku dirinya dan keluarga baru saja didatangi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), sejak tugas pencocokan dan penelitian data pemilih berakhir pada 14 Maret 2023 yang lalu.
Hasan adalah pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau dan merupakan warga Jalan Lumba-Lumba Gang Pribadi, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukitraya.
“Alhamdulillah hari ini Pantarlih dari TPS 040 datang ke rumah untuk melakukan pencocokan dan penelitian. Setelah di data ternyata masuk dalam daftar pemilih pemutakhiran hasil perbaikan,” kata Hasan menjawab terkait kedatangan petugas Coklit di rumahnya.
Hasan mengaku bersyukur dirinya dan istri masuk ke dalam daftar pemilih pada Pemilu tahun 2024. Meski pun petugas pendataan datang di luar jadwal tahapan. Sebab tahap coklit seharusnya dilakukan sejak 12 Februari hingga 14 Maret 2023 kemarin.
Hasan mengatakan, kedatangan petugas juga merupakan hasil tindaklanjut dari Rapat Pleno KPU Kota Pekanbaru pada 5 April 2023 terkait Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran atau Daftar Pemilih Sementara (DPHP/DPS).
Dalam Rapat Pleno tersebut, Bawaslu Kota Pekanbaru masih menemukan ada banyak warga yang belum dilakukan Coklit oleh Pantarlih.
Sebelumnya Ketua Bawaslu Pekanbaru Indra Khalid Nasution juga mengkritisi banyaknya perubahan hasil pleno kecamatan ketika pleno di tingkat kota. KPU beralasan data DPS yang dipakai adalah data dari Sidalih.
“Ini menurut saya bukan Rapat Pleno penetapan DPHP, melainkan Rapat Pengumuman Hasil Sidalih,” kata Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru Indra Khalid Nasution.
Kritikan itu didasari oleh penyampaian hasil rekapitulasi DPHP tidak berdasarkan hasil pleno dari tingkat PPS dan PPK. Melainkan hasil rekapitulasi dari Sidalih. Hal ini mengakibatkan tidak sesuainya data pleno di berita acara PPK dengan yang diplenokan di tingkat kota.
Indra juga menyoroti tentang penghargaan atas prestasi KPU Kota Pekanbaru yang telah menyelesaikan Coklit 100 persen. Sementara, sejauh pengawasan jajaran Bawaslu, masih ada Pantarlih melaksanakan Coklit.
“Di lapangan kami menemukan presentasi coklit yang cenderung dipaksakan untuk selesai 100 persen di akhir batas Coklit. Padahal masih ada Pantarlih belum melaksanakan coklit ke rumah warga,” kata Indra. ***
