Penulis: Filka Khairu Pratama, S.Sos
EUFORIA pesta demokrasi untuk memilih wakil rakyat daerah kita masing-masing tidak terasa sebentar lagi dilakukan. Sudah mulai ramai dijumpai baliho-baliho para calonnya. Sebagai warga negara yang baik tentu wajib rasanya berpartisipasi mensukseskan iklim demokrasi negeri. Siapapun nantinya yang terpilih dan dilantik menjadi pemimpin kita, percayalah bahwa itu yang terbaik dan ditakdirkan Tuhan untuk mengabdi dengan sepenuh hati.
Nantinya, setelah melewati semua tahapan pesta demokrasi, pemimpin yang terpilih dan dilantik nantinya kita doakan bersama semoga dapat dapat mengemban amanah dengan baik. Tentu dengan harapan, semoga pemimpin kedepan lebih mengedepankan upaya peningkatan sumber daya manusia yang sejalan dengan pembangunan di sektor infrastruktur.
Program Bangga Kencana hakekatnya sudah ideal dan cocok untuk semua lapisan masyarakat Indonesia, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan. Bangga Kencana merupakan singkatan dari Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.
Sebuah kemasan dan tampilan baru di awal 2020 dari program yang esensial kepunyaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), telah bertransformasi dari yang sebelumnya bernama Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga). Masyarakat Indonesia sesungguhnya telah menerapkan Program dari BKKBN ini sejak awal sendi kehidupan republik ini lahir.
Kalau dari aspek kependudukan, Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) di Indonesia terus mengalami penurunan. Bahkan, dalam enam dekade terakhir, TFR Indonesia telah berkurang hampir empat poin.
Melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), TFR di Indonesia tercatat sebesar 2,1 pada 2022. Hal ini berarti rata-rata satu perempuan Indonesia melahirkan dua orang anak selama masa suburnya.
Angka TFR tersebut telah jauh berkurang dibandingkan pada 1960 yang sebesar 5,67. Data itu mencerminkan bahwa rata-rata satu perempuan dahulunya melahirkan 5 sampai 6 orang anak sepanjang masa suburnya.
Selanjutnya, menurut BKKBN berdasarkan data TFR yang ada saat ini sudah cukup ideal, untuk mendorong tercapainya pertumbuhan penduduk Indonesia yang seimbang. Dengan demikian, bonus demografi Indonesia ke depannya bisa diharapkan mampu dimanfaatkan secara optimal.
Menurunnya TFR tidak bisa dilepaskan dari berjalannya program Keluarga Berencana (KB) yang dicanangkan pada 1970. Semenjak terus digalakkannya program dengan slogan “Dua Anak Cukup” itu, TFR terus mengalami penurunan.
Selanjutnya terkait masalah stunting, Presiden RI telah mengamanatkan stunting bisa turun di pada posisi 14 persen tahun 2024. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 72 Tahun 2021 yang khusus mengatur skema Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi semua pemangku kepentingan yang ada.
Hasilnya mulai terlihat, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menginformasikan angka prevalensi stunting secara nasional cenderung turun dari 24,4 persen pada tahun 2021 menjadi 21,6 persen pada tahun 2022. Hal yang sama juga terjadi pada kategori overweight yang sebelumnya 3,8 persen pada tahun 2021, turun menjadi 3,5 pada tahun 2022.
Seperti yang kita ketahui bersama, kalau stunting tidak dianggap serius, hal ini ibarat bom waktu yang setiap saat akan meledak dan menganggu menghambat pembangunan nasional secara makro, karena membuat sumberdaya manusia menjadi tidak berkualitas dan tidak mampu berdaya saing.
Hal ini jelas menjadi masalah besar bagi kita semua, dalam menuju Indonesia Emas 2045. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Dalam penanganan stunting, diperlukan intervensi gizi spesifik dengan porsi 30 persen dari sektor kesehatan untuk mengukur perkembangan jangka pendek perbaikan stunting.
Langkah ini ditujukan kepada anak dalam periode 1.000 hari pertama kehidupan. Selanjutnya, intervensi sensitif dengan porsi 70 persen dikerjakan bersama seluruh lintas dinas dan instansi, yang ditujukan untuk diluar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum. BKKBN dengan program 1000 hari pertama kehidupan dengan pola pengasuhan kepada ibu hamil dan ibu menyusui dalam rangka mencegah stunting. Dinas dan Instansi lain juga mengintervensi upaya penanggulangan stunting ini sesuai tupoksinya.
Selanjutnya, Program Bangga Kencana dengan Gerakan kembali kemeja makan, juga dengan pengamalan 8 fungsi keluarga ( fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, pendidikan, reproduksi, ekonomi dan lingkungan) semakin memperkuat ketahanan keluarga Indonesia.
Terakhir, terus semarakkan Program Kampung Keluarga Berkualitas (KB) berkolaborasi dengan kegiatan Dapur Sehat Atasi Stunting didalamhya. Program ini sejalan dengan nawacita pemerintah, poin ke 3 dengan membangun Indonesia dari pinggiran, poin ke 5 dengan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, poin ke 8 dengan upaya revolusi mental.
Wilayah kampung keluarga berkualitas biasanya diidentikkan dengan ciri yang serba kekurangan, tertinggal, kumuh, capaian program kb dan pendidikan rendah, miskin dan dikenal memiliki punya masalah sosial yang kompleks. Kampung Keluarga Berkualitas pertama di Indonesia sejatinya telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi di Dusun Jenawi, Desa Mertasinga, Gunung Jati, Cirebon sebagai Kampung KB pertama di wilayah Jawa Barat, pada 14 Januari 2016 lalu.
Saat ini, kampung Keluarga Berkualitas yang telah dicanangkan secara nasional telah tumbuh menjamur dengan jumlah 24.507. Kampung KB awalnya dibentuk oleh BKKBN agar disukseskan bersama untuk mendukung program nawacita pemerintah. Kampung Keluarga Berkualitas sesungguhnya milik semua pihak agar dibenahi secara bersama.
Semoga, manfaat gebyar kampung keluarga berkualitas yang telah diintervensi semua lintas sektor bisa nyata terasa manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat didaerah, khususnya pada wilayah (terpencil, terisolir, terdepan dan terluar) dan terus didukung serta dilanjutkan oleh para pemimpin dan wakil rakyat yang baru nantinya. ***
*) Penulis adalah Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Pertama Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat
