LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Pihak Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Riau menanggapi persoalan bentrok antara aparat dan masyarakat Pulau Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau, tiga hari yang lalu. Pemerintah diminta tetap kedepankan muyawarah mufakat untuk mengambil langkah bijak dan adil.
Dalam maklumat yang dikeluarkan oleh LAM Riau, Minggu 10 September 2023, setidaknya ada empat poin penting untuk disampaikan ke Pemerihtah Pusat atau pun Pemerihtah Daerah terkait. Maklumat tersebut ditandatangan Ketua Umum Majelis Kerapat Adat Datok Sri H. Raja Marjohan Yusuf dan Ketua Umum Dewan Pengurus Harian Datok Sri H Taufik Ikram Jamil.
Menyikapi tragedi masyarakat Rempang dan aparat TNI/Polri serta BP Batam, LAM Riau berkesimpulan kejadian ini harus segera dihentikan, karena akan merusak tatanan kehidupan masyarakat terutama masyarakat Melayu 16 kampung tua Pulau Rempang, yang perlu dilindungi hak-hak mereka.
Pemerintah dalam hal ini harus bertanggung jawab penuh terhadap keberadaan masyarakat secara utuhnya. Dalam pertemuan pengurus, LAM Riau juga memutuskan untuk mengutus beberapa pengurus untuk berkoordinasi dengan LAM Provinsi Kepulauan Riau.
LAM Riau juha meminta kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk tidak menggunakan cara-cara refresif, intimidatif dan kriminalisasi terhadap masyarakat Melayu yang mempertahankan hak mereka. Dalam menyelesaikan masalah berhubungan dengan masyarakat Melayu Pulau Rempang dan Pulau Galang.
Kemudian, meminta kepada para pihak untuk menahan diri dalam proses penyelesaian yang dilakukan dengan mengedepankan azas musyawarah dan mufakat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan kemanusiaan.
Terakhir LAM Riau meminta pemerintah dan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah bijak dan berkeadilan serta berkepastian dalam menyelesaikan masalah dan melindungi hak-hak masyarakat Melayu Pulau Rempang dan Pulau Galang. ***
