LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau kembali mengumpulkan seluruh Kepala Desa (Kades) se-Provinsi Riau di Pekanbaru tanggal 1-3 November ini. Pertemuan yang dibungkus dalam kegiatan Rapat Kerja Penyelenggara Urusan Pemerintahan Desa itu dilakukan Gubri Syamsuar dalam hitungan hari akhir masa jabatannya.
Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A. Mohd Yatim ketika dimintai tanggapannya terkait kegiatan ini mengatakan pihaknya tidak mengetahui adanya agenda tersebut.
Dikatakan Eddy Yatim, kegiatan itu berada di Dinas PMD Dukcapil yang menjadi mitra Komisi V membidangi masalah Kesra.
“Itu mitra kerja Komisi V. Jadi agenda pertemuan kepala desa se-Riau itu tidak ada di Komisi I. Namun sebagai wakil rakyat yang diberikan fungsi pengawasan, Eddy Yatim berharap kegiatan tersebut dapat dilakukan secara maksimal dan out put-nya pun benar-benar dirasakan kepala desa. Jangan hanya sekadar kegiatan seremoni yang menghabiskan dana miliaran, dan memunculkan protes dari kepala desa seperti tahun lalu,” ujar Eddy Yatim.
Eddy Yatim yang juga mantan Ketua Komisi V DPRD Riau itu mengatakan, dalam kegiatan tahun lalu, banyak kepala desa yang mengeluhkan pelaksanaan kegiatan tersebut kepadanya. Menurut mereka, tambah Eddy Yatim, acara itu hanya mendengarkan sambutan-sambutan, yang membuat jenuh sehingga banyak kepala desa yang meninggalkan tempat acara.
“Para kepala desa itu mengeluhkan, mereka ada yang datang jauh-jauh dari Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Rokan Hilir dan lain-lain, sedangkan biaya transportasi yang diganti hanya Rp270.000. Padahal mereka sudah meninggalkan pekerjaan dan meluangkan waktu dan tenaga. Namun apa yang didapatkan dalam pertemuan itu tidak sebanding. Jadi kalau hanya untuk koordinasi tugas, sebenarnya bisa secara zoom atau Pemprov Riau melakukannya melalui pemerintah kabupaten/kota. Tidak perlu dengan mengumpulkan ribuan kepala desa yang tentu kurang efisien dan efektif,” ujar Eddy Yatim.
Untuk itu, Eddy Yatim berharap dalam kegiatan yang dilaksanakan ini, dilakukan evaluasi menyeluruh dan benar-benar dikaji asas kemanfaatannya. Jangan nanti sampai muncul anggapan dari berbagai kalangan, kegiatan ini hanya bersifat pembaziran saja tanpa out put yang jelas untuk pemerintahan di desa.
“Malah saya mendengar ada pihak-pihak yang memandang kegiatan ini bernuansa politis, karena dilakukan menjelang pelaksanaan Pileg. Pendapat itu kan bisa-bisa, namanya kita ini negara demokrasi, semua orang boleh berpendapat,” tutup Eddy Yatim.
Sementara itu, Pengamat Sosial dan Pemerintahan Dr. Rawa Elmasdy, mengkritik program Pemerintah Provinsi Riau, yang tidak melihat kondisi sikologis kepala desa, karena memaksakan agenda Rapat Koordinasi Provinsi Kepala desa Se Riau, diakhir tahun anggaran.
“Harusnya secara tata Pemerintahan, Pemprov Riau atau Gubernur paham. Bahwa dalam UU desa disebutkan, yang terhubung langsung itu, adalah koordinasi Pemerintah Kabupaten/kota. Bukan Provinsi, ini yang harus dipahami,” ucap Rawa Elmasdy, Rabu 01 November 2023.
Ditambahkan, hendaknya, jika ingin meng-evaluasi, Pemprov cukup mengundang rapat Pemdes Dukcapil Kabupaten/Kota, sehingga kuat pola pembinaan berjenjangnya.
“Untuk apa Pemprov Riau mengundang 1600 an kepala desa ke Pekanbaru. Karakteristik desa di Riau ini macam-macam, jarak tempuh yang jauh, medannya kurang baik. Kan kasihan kepala desa itu, hanya dalam agenda seremonial, diundang datang dalam satu hari, kemudian besoknya dipulangkan. Kasihan kita, apalagi ini mau mendekati masa akhir tahun anggaran. Kepala desa pun sudah harus memantau penyusunan laporan keuangan akhir tahun,” sebut Rawa. ***
