LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Informasi pengadaan meubiler dan Aplikasi Intelegensi (AI) di Dinas Pendidikan Provinsi Riau tahun anggaran 2024 menelan anggaran cukup besar yakni mencapai Rp 20,4 miliar. Anggaran sebesar itu berpotensi disalahgunakan jika tidak diawasi oleh aparat penegak hokum.
Ketua LSM Koalisi Indonesia Bersih (KIB) Provinsi Riau, Hariyadi, SE mengatakan, pihaknya menemukan anggaran sebesar itu tertera dalam aplikasi Rencana Umum Pengadaan pada Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Masing-masing antara lain untuk pengadaan meubiler pada tahun 2024 sebesar Rp 11,2 miliar, sedangkan untuk pengadaan alat kecerdasan AI dengan pagu Rp 9,2 miliar.
Informasi ini secara terbuka dapat diakses oleh siapapun, sebagai wujud transparansi anggaran dan masyarakat dapat mengawasi dari proses memperoleh atau pengadaan barang tersebut. Namun masyarakat kesulitan mengawasi alur proses pengadaan barang ini, PA bersama PPK telah bersepakat dan itupun sudah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan cara metode E-Purchasing (E-Katalog).
“Pertanyaannya, di mana peran masyarakat untuk dapat mengawasi proses pengadaan barang dan jasa kalau menggunakan metode E-Purchasing (E-Katalog). Dilihat dari sisi efisiensi tentunya lebih baik metode ini, tapi apakah ada jaminan tidak terjadinya tindakan korupsi,” kata Hariyadi, Minggu 24 Maret 2024.
Menurutnya, tidak ada jaminan bahkan sejauh pengamatan potensi terjadinya tindakan koruptif cukup besar, apalagi pada E-Katalog lokal di mana Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diberikan kewenangan oleh LKPP RI menyelenggarakan secara lokal.
“Untuk pengadaan meubel dan Aplikasi Intelegensi Disdik Riau tahun 2024 ini, proses pengadaan barang dengan cara ini kami minta penegak hukum memonitor. Terkhusus kami berharap KPK RI di Jakarta,” pungkasnya. ***
