LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, melantik 10 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru pada Jumat, 9 Agustus 2024.
Dari 10 pejabat fungsional yang dilantik, salah satunya adalah Destry Ayu Anggrainy Pardede AMd, yang menduduki Jabatan Fungsional Pengangkatan Pertama sebagai Penguji Kendaraan Bermotor (PKB) dari Dinas Perhubungan.
Sementara itu, 9 pejabat fungsional lainnya diangkat melalui perpindahan jabatan. Di antaranya, dua Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dari Inspektorat, yaitu Netty Ariyaty dan Wira Sriyanti.
Selain itu, tiga orang diangkat sebagai auditor fungsional dari Inspektorat, yaitu Titien Elyunita, Hafidza, dan Suryani Nasution. Sedangkan dari Satpol PP, empat pejabat yang diangkat adalah Risnan Apra Helmi, Iplaludin, Rezki Purnama Sari Hasibuan, dan Suprianto.
Selain melantik pejabat fungsional, Pj Walikota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa, juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat untuk periode 1 Agustus 2024 kepada 110 PNS di lingkungan Pemko Pekanbaru.
PNS yang menerima kenaikan pangkat ini berasal dari 8 golongan, dengan rincian: golongan IV c sebanyak 42 orang, IV b sebanyak 18 orang, IV a sebanyak 7 orang, golongan III d sebanyak 15 orang, III c sebanyak 12 orang, III b sebanyak 12 orang, III a sebanyak 3 orang, dan golongan II d sebanyak 1 orang.
Dalam kesempatan tersebut, Risnandar Mahiwa mengucapkan selamat kepada para pejabat dan PNS yang dilantik dan naik pangkat. Ia menjelaskan bahwa pelantikan ini seharusnya sudah dilakukan sejak lama sesuai dengan terbitnya SK.
“Dengan pelantikan ini, saya berharap birokrasi kita semakin baik ke depannya, baik dalam hal pelayanan internal antar ASN maupun pelayanan kepada masyarakat,” ujar Risnandar.
Ia berharap pelantikan perdana ini dapat menjadi tolok ukur bagi dirinya sejak awal menjabat sebagai Pj Walikota Pekanbaru. Ia menegaskan bahwa pelantikan ini tidak boleh dijadikan isu politik.
Menurutnya, pelantikan yang dilakukan saat ini merupakan prosedur normal dan tidak terkait dengan isu politik. Ia juga menambahkan bahwa kemungkinan akan ada pelantikan pejabat lainnya setelah ini.
“Jabatan-jabatan yang diberikan ini semata-mata dalam konteks birokrasi dan pelayanan, bukan dalam konteks politik,” ujarnya.
Ia juga kembali mengingatkan agar birokrasi tetap netral dan independen dalam pelaksanaan Pilkada mendatang, serta tidak terlibat dalam dunia politik.***
Editor: Fahrul Rozi/Penulis: M.Amrin Hakim
