Presiden Jokowi Bakal Rutin ke IKN Meski Sudah Pensiun

Presiden Jokowi Bakal Rutin ke IKN Meski Sudah Pensiun

LAMANRIAU.COM – Presiden Joko Widodo, atau Jokowi, menyatakan bahwa ia akan terus mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur meskipun telah menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala negara. Jokowi dijadwalkan pensiun pada 20 Oktober 2024, dan akan digantikan oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Saya akan rutin mengunjungi IKN,” ungkap Jokowi kepada wartawan setelah meresmikan Istana Negara IKN di Kalimantan Timur, Jumat 11 Oktober 2024.

Di sisi lain, Jokowi memberikan pujian terhadap kualitas bangunan Istana Negara IKN yang baru saja diresmikannya. Ia menilai bahwa pengecatan dan ukiran-ukiran yang ada di Istana Negara IKN sangat detail dan berkualitas tinggi.

“Kalau dari segi kualitas, saya harus jujur, sangat bagus. Finishing-nya bagus, pengecatannya juga bagus, hingga detail-detail ukirannya pun sangat baik. Saya kira kualitasnya memang memuaskan,” ungkapnya.

Selain Istana Negara, Jokowi juga meresmikan Rumah Sakit (RS) Hermina Nusantara dan RS Mayapada di IKN. Ia menyampaikan bahwa rumah sakit tersebut akan melayani masyarakat, pekerja, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke IKN.

“Ini bisa melayani warga IKN, pekerja di IKN, dan nanti juga ASN yang segera pindah ke IKN, termasuk masyarakat di Penajam Paser Utara, Sepaku, Balikpapan, dan Samarinda,” jelasnya.

“Saya kira ini sangat baik untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” tambah Jokowi.

RS Hermina Nusantara di IKN Sudah Beroperasi

Dia menuturkan RS Hermina Nusantara telah beroperasional dan memiliki pasien. Jokowi menyampaikan alat kesehatan di rumah sakit teraebut juga bagus sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan

 

“Tadi kita lihat juga di RS Hermina sudah ada pasiennya, dengan peralatan yang canggih, bagus, seperti itu akan meningkatkan layanan kesehatan kita. Sangat baik, sangat baik,” tutur Jokowi.

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa kepindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur didukung oleh undang-undang yang disetujui oleh 93 persen fraksi di DPR RI yang mewakili masyarakat Indonesia. Sehingga, Jokowi menekankan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) bukanlah proyeknya.

 

“Jadi (IKN) ini bukan Keputusan Presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan,” jelas Jokowi saat membuka Rakornas Baznas di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur.

“Itu sudah melalui tahapan-tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara,” imbuhnya.

 

Dia menceritakan bahwa rencana memindahkan ibu kota negara di luar Jakarta sudah digagas oleh Presiden pertama RI, Soekarno dan Presiden kedua RI, Soeharto. Jokowi menegaskan dirinya hanya mengeksekusi gagasan tersebut.

 

“Saya itu hanya mengeksekusi. Gagasan itu sudah gagasan panjang udah lama,” ucapnya.

 

Usai dilantik menjadi Presiden RI pada tahun 2014, Jokowi memerintahkan Kepala Bappenas untuk mengkaji gagasan Bung Karno memindahkan ibu kota negara ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Setelah dikaji, Jokowi akhirnya memutukan Penajam Paser Utara sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia.

 

“Setelah melalui beberapa studi, diputuskan ada tiga kandidat calon ibu kota baru Indonesia. Yang pertama Palangka Raya, yang kedua di Kalimantan Selatan, yang ketiga di Kalimantan Timur, dan tambah satu ada di Sulawesi di Mamuju,” ujarnya.

 

“Didetailkan lagi, kemudian saya cek di lapangan, enggak sekali, dua kali, tiga kali. Kemudian, Bismillah, saya putuskan di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur,” sambung Jokowi.

Ia menyampaikan bahwa keputusan untuk memindahkan ibu kota bukanlah hal yang mudah. Jokowi menegaskan bahwa pemerintah perlu mendapatkan izin dari DPR RI sebagai perwakilan rakyat.

“Kita juga harus mendapatkan izin dari DPR. Saya telah menyampaikan secara lisan dalam rapat paripurna pada tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang tentang Ibu Kota Nusantara, yang disetujui oleh 93 persen dari fraksi-fraksi yang ada di DPR,” ujar Jokowi.

Ia juga menekankan bahwa pemindahan ibu kota negara bukan sekadar relokasi gedung-gedung pemerintahan. Namun, hal ini juga mencakup perubahan pola pikir, cara kerja baru, serta semangat kerja yang segar.

“Yang kita inginkan sebagai tonggak peradaban bangsa kita sejak kemerdekaan adalah pencapaian-pencapaian, langkah-langkah, dan tahapan-tahapan dalam berbangsa dan bernegara untuk jangka menengah dan panjang,” tutup Jokowi.

Editor: Fahrul Rozi/Penulis: M.Amrin Hakim

Ikuti berita lamanriau.com di GoogleNews