LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, masih bekerja keras dalam mengurai tumpukan sampah pasca masa transisi dari pengelolaan yang dilakukan pihak ketiga. Pemko juga tengah menata sistem pengantaran dan pembuangan sampah dari Lembaga Pemungut Sampah (LPS).
Menurut Wakil Walikota Pekanbaru, Markarius Anwar, tempat pembuangan sementara tidak lagi diperbolehkan berada sembarangan, seperti di pinggir jalan atau lahan kosong.
“Kami sudah siapkan trans depo sementara, sebagai titik pengalihan sampah. Saat ini ada tiga lokasi yaitu di belakang Gedung Dekranasda, di Pasar Cik Puan, dan Jalan Air Hitam. Kami pastikan sampah di TPS ini tidak menginap. Begitu sampai, langsung diangkut,” tegas Markarius Anwar, Kamis 12 Juni 2025.
Trans depo ini difungsikan sebagai titik temu antara armada kecil LPS dan truk tronton besar. Sampah dari armada kecil dikumpulkan lalu dipindahkan ke truk besar untuk selanjutnya dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 2 Muara Fajar di Kecamatan Rumbai Barat.
Meski pengelolaan mulai berjalan, Markarius mengakui bahwa masih ada TPS yang belum terangkut sampahnya. Sampah yang belum terangkut itu tanggung jawab pemko.
“Karena ini masa transisi, mohon dimaklumi. Kami sudah kerahkan seluruh OPD yang memiliki truk dan alat berat untuk turun ke lapangan,” terang Markarius.
Ia menuturkan, Pemko Pekanbaru mempercepat pengaktifan LPS. Hal ini guna mengatasi kendala pengangkutan sampah setelah kontrak dengan PT Ella Pratama Perkasa (EPP) dihentikan lebih awal dari jadwal.
Sejatinya LPS dijadwalkan mulai aktif penuh setelah kontrak PT EPP berakhir pada 2 Juli 2025. Namun, dengan berakhirnya kontrak lebih awal, peran LPS harus segera dioptimalkan.
“Awalnya, LPS baru akan bergerak efektif setelah masa kontrak berakhir, sekitar awal Juli. Tapi karena kontrak PT EPP diputus lebih cepat, maka kami minta LPS mulai aktif dari sekarang,” jelasnya.
Secara umum, LPS sudah siap menjalankan tugas, khususnya bagi yang telah memiliki armada. Meski demikian, masih ada kekurangan jumlah kendaraan di beberapa kelurahan.
“Misalnya, satu kelurahan idealnya membutuhkan delapan armada, tapi saat ini baru tersedia enam unit. Tidak masalah, enam unit ini kami gerakkan terlebih dahulu,” papar Markarius.
Wawako menambahkan, gotong royong terus dilakukan Pemko di berbagai titik, bahkan hingga malam hari. Koordinasi antara DLHK, seluruh OPD, dan LPS terus diperkuat. ***
