Pengukuhan Apkasi, Bupati Kuansing Dipercaya Ketua Bidang Pariwisata dan Pengembangan Desa Wisata

Bupati Kuansing Suhardiman Amby bersama para bupati se Indonesia pada acara pengukuhan Dewan Pengurus Apkasi Masa Bhakti 2025-2030, Kamis (17/7/2025) di Puri Agung Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta.

LAMANRIAU.COM, TELUKKUANTAN – Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Masa Bhakti 2025-2030 resmi dikukuhkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Puri Agung Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta, Kamis, 17 Juli 2025. Dalam kepengurusan baru ini, Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dipercaya sebagai Ketua Bidang Pariwisata dan Pengembangan Desa Wisata.

“Selamat dan Sukses! kepada Bupati Kuantan Singingi, Dr. H. Suhardiman Amby, MM, atas pengukuhan sebagai Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Masa Bhakti 2025-2030 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,” demikian ucapan selamat di akun resmi instagram Pemkab Kuansing, kuansingkab, Kamis, 17 Juli 2025.

“Dalam kepengurusan ini, beliau dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Bidang Pariwisata dan Pengembangan Desa Wisata,” lanjut akun itu lagi.

Dikutip dari laman resmi Apkasi, apkasi.org, Jumat, 18 Juli 2025, kepengurusan baru tempat berhimpunnya para bupati ini dipimpin Bupati Lahat, Bursah Zarnubi sebagai Ketua Umum. Sementara Bupati Bandung Dadang Supriatna ditetapkan sebagai Ketua Harian. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menjabat Bendahara Umum, dan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal.

“Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Dewan Penasihat Apkasi, dengan ini mengukuhkan secara resmi bapak dan ibu bupati sebagai pengurus Apkasi masa bakti 2025-2030,” ujar Tito dalam sambutannya.

Tito tak hanya memberikan ucapan selamat, tetapi juga menekankan pentingnya komitmen dan integritas dalam menjalankan organisasi. Ia memimpin langsung pembacaan janji pengurus, yang diikuti serentak oleh seluruh bupati terpilih. “Bahwa saya akan taat dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,” ikrar tersebut menggema di ruang pelantikan.

Mendagri Tito berharap, Apkasi dapat menjadi garda terdepan dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah, mendukung visi Indonesia Emas 2045. “Kekompakan dan pengabdian tanpa pamrih menjadi kunci,” tegasnya. Acara yang digelar dengan khidmat ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi, antara lain anggota DPR-DPD RI, Menko Pangan, Menteri Desa dan PDT dan wakilnya serta para gubernur. Suasana meriah pun terasa, menandai awal kerja baru Apkasi untuk lima tahun ke depan.

Mendagri secara eksplisit menyampaikan akan selalu mendukung pemerintah daerah. Ia menyarankan permasalahan-permasalahan daerah kabupaten diinventarisir dengan baik, kemudian bersama Apkasi didiskusikan, sehingga inti sarinya bisa disampaikan kepada pemerintah. “Buatlah semacam sarasehan, bila perlu undang saya, dan saya siap hadir bersama Dirjen. Ajak juga asosiasi lain, sampaikan rumusan yang konkret kepada,” saran Tito.

Dalam kesempatan memberikan sambutan, Ketua Umum Apkasi Bursah Zarnubi menyampaikan berbagai aspirasi para Bupati secara langsung kepada Mendagri, baik itu soal otonomi daerah, berbagai aturan perundang-undangan, hingga soal kesejahteraan para Bupati. Bupati Lahat ini juga menyoroti peran daerah kabupaten dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, termasuk soal dukungan terhadap program Nasional Presiden Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita.

“Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang kita banggakan pada tahun 1999 lalu, amanat reformasi dan cita-cita para pendiri bangsa, sudah makin jauh dari harapan. Semangat desentralisasi dan otonomi daerah sudah pupus di tengah guyuran begitu banyak regulasi. Daerah sudah kehilangan marwahnya di daerah. Banyak urusan yang seharusnya dikelola daerah, harus tunduk dengan pusat,” curhatnya.

Isu resentralisasi atau penarikan kembali kewenangan daerah ke provinsi dan pusat, juga menjadi salah satu catatan penting sambutan Bursah. Menurutnya, para Bupati saat ini hampir tidak memiliki kewenangan di daerah sehingga kesulitan memanfaatkan potensi daerahnya untuk berinovasi, berkreasi dan menyejahterakan masyarakatnya. (shr)

Ikuti berita lamanriau.com di GoogleNews