LAMANRIAU.COM , PEKANBARU – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau memperkirakan APBD 2024 tetap mengalami defisit sebesar Rp 570 miliar.
Angka ini muncul setelah dilakukan perhitungan mendalam dan pembahasan menyeluruh terhadap data keuangan daerah. Defisit anggaran 2024 terjadi karena asumsi belanja terlalu tinggi dari pendapatan yang ditetapkan sebelumnya.
Kondisi ini akan terjadi tunda bayar kegiatan pada APBD 2024. Selain itu mengakibatkan tergerusnya perencanaan belanja di APBD 2025.
Sebagaimana diketahui APBD Riau 2024 disahkan Rp11,02 triliun. Namun target pendapatan tidak tercapai sehingga berpengaruh pada penyusunan APBD Riau 2025.
Maka disepakati adanya rasionalisasi dari APBD belanja 2024 disepakati bersama Badan Anggaran DPRD Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)..
Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis menjelaskan bahwa upaya menekan angka belanja telah dilakukan secara maksimal. Jika langkah ini tidak dilakukan, defisit anggaran diperkirakan berpotensi membengkak hingga Rp 1,3 triliun.
“Setelah semua pembahasan berdasarkan data, angka defisit tidak terelakkan, sebesar Rp 570 miliar, itu sudah dilakukan beberapa formulasi,” ujar Budiman Lubis, Kamis (21/11/2024).
Ia menambahkan, langkah penghematan berbagai sektor telah dilakukan untuk meminimalkan defisit anggaran.
Beberapa program strategis yang dianggap penting tetap dipertahankan demi mendukung pembangunan daerah.
“Kami harus mengedepankan skala prioritas tanpa mengorbankan pelayanan publik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas keuangan daerah,” jelasnya.
Banggar DPRD Riau tengah merancang solusi jangka panjang untuk menyeimbangkan anggaran.
Satu opsi yang sedang dikaji mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor-sektor potensial.
Sementara Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Riau, Abdullah yang juga anggota Banggar menyebutkan, pandangan-pandangan tajam dari seluruh anggota Banggar dimaklumi dalam rangka membuat penyusunan RAPBD 2025 semakin berkualitas.
Diakui Abdullah, banyak faktor menyebabkan adanya potensi defisit dan tunda bayar tahun 2024.
Namun pihaknya masih melakukan pendalaman agar itu bisa dihindari. Disinggung tentang kondisi keuangan Pemprov Riau tahun-tahun sebelumnya, ia menjawab tidak pernah terjadi.
“Tidak mudah memang. Kita semua masih berusaha, khususnya di satu bulan terakhir ini agar jangan sampai terjadi tunda bayar. Karena itu kami minta TAPD dan Pj Gubernur memberikan perhatian serius dalam hal ini,” tutupnya. (*)
