LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengatakan bahwa setiap pemerintah kabupaten/kota harus memastikan data penerima bantuan bencana non alam Covid-19 harus data terupdate.
Hal tersebut bertujuan agar bantuan yang diberikan pemerintah tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
“Jangan sampai yang tidak layak dapat bantuan malah diberikan bantuan,” katanya, saat memimpin rapat evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru, yang berlangsung di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi.
Jelas Gubri, RT/RW setempat harus betul-betul mendata warganya dengan sebaik mungkin, karena ini berurusan dengan kebutuhan pokok masyarakat.
Ia juga mengungkapkan, apabila data yang disampaikan ke pemerintah pusat data yang salah, maka dikhawatirkan akan menyebabkan baku hantam di lingkungan masyarakat.
“Banyak juga RT/RW yang takut membagikan bantuan sekarang ini, takut diamuk masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan,” tegas Gubri.
Syamsuar juga menerangkan, pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan TNI/Polri dalam memantau kondisi masyarakat yang ada di lapangan, sehingga data yang didapat lebih pasti dan sesuai dengan yang diharapkan.
“TNI dan Polri kan punya bagian yang berurusan langsung dengan masyarakat, jadi semua bisa diatasi dengan baik,” tutupnya. (MCR)
