LAMANRIAU.COM – Jawa Tengah siap menjadi provinsi pertama yang memiliki perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah.
“Sejak awal saya memimpin Jateng, saya sudah usulkan agar ada perwakilan KPK di daerah. Jateng siap memfasilitasi itu dan menjadi provinsi pertama yang memiliki perwakilan KPK di daerah,” kata Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menanggapi kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Kudus, M Tamzil, saat menghadiri prosesi ruwatan rambut gimbal di alun-alun Wonosobo, Sabtu (27/7/2019).
Menurut Ganjar, adanya perwakilan KPK di daerah, sangat penting untuk mitigasi korupsi. Setidaknya KPK dapat melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pencegahan praktik korupsi di daerah.
“Kami sudah menawarkan dari dulu, namun belum ada respons. Yogyakarta juga sudah menawarkan dan saya minta Jateng disegerakan. Kalau perlu hari ini dibahas, minggu depan kami siapkan. Kami siap membantu memfasilitasi semua itu secepatnya,” tegas Ganjar Pranowo.
Dengan adanya perwakilan KPK di daerah, maka praktik korupsi seperti yang terjadi pada Bupati Kudus lanjut Ganjar, tidak terjadi lagi.
Ganjar Pranowo menegaskan, OTT Bupati Kudus membuatnya marah dan malu. “Ini memalukan, saya dan semua masyarakat Jateng malu. Malu betul. Saya katakan ini nekat dan cenderung ndableg, dengan pengawasan ketat delapan institusi dan keterbukaan masyarakat, masih ada praktik korupsi terjadi,” tegas Ganjar Pranowo.
Ganjar Pranowo mengaku serius melakukan upaya mitigasi korupsi seluruh kepala daerah di Jateng. Setiap melantik kepala daerah, Ganjar selalu menegaskan soal pentingnya menjaga integritas dan menandatangani pakta integritas.
“Selain itu, hanya Jateng yang setiap kepala daerah diikutkan pelatihan antikorupsi di KPK. Namun ternyata sikap individu, mindset masing-masing individu itu sulit. Nek wis dikandani angel (kalau sudah diberitahu sulit), dilatih ndak bisa, maka OTT menjadi obat mujarab,” tegas Ganjar Pranowo.
Soal OTT Bupati Kudus lanjut dia, pihaknya menaruh perhatian serius kepada Tamzil. Sebab, Kudus dinilai unik karena bupati terpilihnya yakni Tamzil pernah menjadi terpidana kasus korupsi. “Kudus ini unik, karena bupati terpilihnya pernah mengalami hal serupa. Kalau seperti ini kan dia jadi residivis,” tegas Ganjar Pranowo.
KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Kudus pada Jumat (26/7/2019). Dalam OTT terkait jual beli jabatan tersebut, KPK mengamankan Bupati Kudus, M Tamzil dan delapan orang lainnya. (bsc)
