LAMANRIAU.COM, JAKARTA – Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK baru saja mengumumkan 40 nama capim KPK yang lulus seleksi psikotes. Dari 40 nama itu, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan tidak tercantum dalam daftar peserta yang lulus tes.
Bersama komisioner KPK lainnya, yakni Alexander Marwata dan Laode M Syarif, Basaria diketahui kembali mengikuti proses seleksi capim KPK untuk periode 2019-2024. Alexander dan Laode, berdasarkan hasil psikotes yang dirilis di laman Setkab, dinyatakan lulus bersama 38 peserta lainnya.
Seusai dinyatakan lulus seleksi administratif pada awal bulan lalu, Basaria menyatakan optimismenya dalam proses seleksi kali ini. Ia pun sempat mengutarakan harapan untuk KPK ke depan, yakni pembentukan koordinator wilayah di 34 provinsi untuk upaya pencegahan korupsi.
“Kalau sudah melangkah harus optimistis. Masalah hasilnya kita lihat saja,” kata Basaria.
Indonesian Corruption Watch (ICW) pernah menilai, bahwa Basaria memiliki beban ganda sebagai salah satu kandidat calon komisioner lembaga tersebut bila dibandingkan dengan kandidat-kandidat lainnya. Salah satu bebannya adalah selaku komisioner pejawat (incumbent).
“(Basaria) Punya beban dobel dibandingkan kandidat lain, karena dia menjadi pimpinan KPK dengan status petahana,” kata peneliti ICW, Donal Fariz.
Menurutnya, status pejawat Basaria sebagai Wakil Ketua KPK, membuat wanita asal Pematang Siantar ini harus menyajikan apa yang dia lakukan serta mempertanggungjawabkan hal tersebut selama empat tahun menjabat sebagai pimpinan KPK. Selain itu, Basaria juga sebagai representasi gender di antara kandidat.
Basaria adalah wanita pertama yang terpilih sebagai komisioner KPK. “Bagi saya penting memperhatikan representasi gender. Tapi bicara soal penegakan hukum, kita tidak pernah bertanya soal representasi gender,” ujar Donal.
Sebanyak 40 orang capim KPK lolos tes psikologi yang telah ikuti oleh 104 kandidat pada Ahad (28/7) lalu. Mereka yang dinyatakan lolos diwajibkan mengikuti profile asesment atau seleksi tahap empat yang dijadwalkan pada Kamis-Jumat, 8-9 Agustus 2019, di Lembaga Ketahanan Nasional, Jakarta, sekitar pukul 07.30 WIB.
Berdasarkan latar belakang profesi, 40 orang yang lulus antara lain akademisi atau dosen sebanyak tujuh orang, advokat sebanyak dua orang, jaksa sebanyak tiga orang, mantan jaksa sebanyak satu orang, hakim sebanyak satu orang. Kemudian anggota Polri sebanyak enam orang, komisioner dan pegawai KPK sebanyak lima orang, auditor sebanyak empat orang, Komisi Kejaksaan satu orang, PNS empat orang, pensiunan PNS satu orang, dan lain-lain sebanyak lima orang.
Polri menjadi institusi yang paling banyak menyisakan kandidat dalam proses kali ini. Enam wakil Polri yang lulus psikotes adalah Irjend Pol Antam Novambar, Irjend Pol Firli Bahuri, Irjend Pol Juansih, Brigjend Pol Sri Handayani, Brigjend Pol Bambang Sri Herwanto, dan Irjen Pol Dharma Pongrekun.
Enam nama wakil Polri itu, kemungkinan berkurang. Karena proses seleksi KPK, masih terus melakukan tahapan menyaringan, sampai menyisakan 10 nama terbaik dari hasil seleksi sebelum diajukan ke Presiden, untuk diteruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Lewat fit and proper test, DPR nantinya akan memilih lima komisioner KPK periode 2019-2024.
Menengok komposisi kepemimpinan di KPK, Polri tetap optimistis dapat mengantarkan, minimal satu nama perwira terbaiknya lulus dari seluruh proses seleksi dan terpilih. Polri pun memuji kinerja Pansel KPK yang selama melakukan seleksi capim KPK, prosesnya dilakukan dengan cara-cara transparan.
“(Proses di Pansel KPK), tinggal tiga atau empat tahapan lagi. Dan itu sangat sulit, dan ketat,” kata Karo Penmas Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, Selasa (6/8).
Berikut, daftar Capim KPK yang lulus psikotes:
– Agus Santoso, mantan pegawai PPATK
– Aidir Amin Daud, pensiunan PNS
– Alexander Marwata, komisioner KPK
– Antam Novambar, anggota Polri
– Bambang Sri Herwanto, anggota Polri
– Cahyo R.E. Wibowo, karyawan BUMN
– Chandra Sulistio Rekso Prodjo, pegawai KPK
– Dede Farhan Aulawi, komisioner Kompolnas
– Dedi Haryadi, tim Satranas Pencegahan Korupsi KPK
– Dharma Pongrekun, anggota Polri
– Eddy Hary Susanto, auditor
– Eko Yulianto, auditor
– Firli Bahuri, anggota Polri
– Fontian Munzil, dosen
– Frangky Ariyadi, pegawai Bank
– Giri Suprapdiono, pegawai KPK
– I Nyoman Wara, auditor BPK
– Jimmy Muhammad Rifai, penasihat Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
– Johanis Tanak, jaksa
– Joko Musdianto, PNS BPKP Perwakilan Provinsi Lampung
– Juansih, anggota Polri
– Laode M. Syarief, komisioner KPK
– Lili Piantauli Siregar, advokat
– Luthfi Jayadi Kurniawan, dosen
– M. Jasman Panjaitan, pensiunan jaksa
– Marthen Napang, dosen
– Nawawi Pomolango, hakim
– Nelson Ambarita, PNS BPK
– Neneng Euis Fatimah, dosen
– Nurul Ghufron, dosen
– Roby Arya PNS, Sekretariat Kabinet
– Sigit Danang Joyo, PNS Kementerian Keuangan
– Sri Handayani, anggota Polri
– Sugeng Purnomo, jaksa
– Sujanarko, pegawai KPK
– Supardi, jaksa
– Suparman Marzuki, dosen
– Torkis Parlaungan Siregar, advokat
– Wawan Saiful Anwar, auditor
– Zaki Sierrad, dosen
(rol)