LAMANRIAU.COM – Dua pejabat tinggi Komisi Kesehatan Provinsi Hubei, Tiongkok, pusat dari wabah virus korona jenis baru (2019-nCoV) dicopot. Posisi dua pejabat itu digantikan oleh pejabat dari pemerintah pusat dalam upaya Tiongkok memerangi wabah virus korona yang telah menelan korban jiwa 1.019 orang.
Penyiar stasiun televisi CCTV melaporkan bahwa Zhang Jin, Sekretaris Komisi Kesehatan Partai Komunis Provinsi Hubei dan Liu Yingzi, Direktur Komisi Kesehatan, telah diberhentikan. Dikutip dari scmp.com, Selasa (11/2/2020), Wang Hesheng, Wakil Kepala Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok akan mengambil alin peran dua jabatan tersebut. Pekan lalu, Wang diangkat sebagai anggota Komite Tetap Hubei, badan pembuat keputusan teratas tingkat provinsi.
Chen Yixin, dari badan penegak hukum utama partai, juga dikirim ke Hubei pekan lalu oleh Beijing untuk menangani wabah tersebut. Chen adalah Sekretaris Jenderal Komisi Urusan Politik dan Hukum Pusat.
Sementara itu, Komisi Pengawas Nasional, badan antikorupsi tertinggi di Tiongkok, telah mengirim tim ke Hubei untuk melakukan penyelidikan terhadap pengobatan dan kematian dr Li Wenliang, dokter pertama yang mencoba mengungkap informasi tentang wabah virus korona, yang mendapat teguran dari polisi Wuhan.
Sementara itu, Komisi Pengawas Nasional, badan anti-korupsi tertinggi di Tiongkok, telah mengirim tim ke Hubei untuk melakukan penyelidikan terhadap pengobatan Dr Li Wenliang, salah satu dokter pertama yang mencoba berbagi informasi tentang coronavirus, hanya untuk ditegur oleh polisi Wuhan.
Li terinfeksi virus korona dan meninggal dunia minggu lalu dalam usia 34 tahun. Media sosial Tiongkok dipenuhi dengan kemarahan atas kematian Li. Banyak komentar yang menuntut pihak berwenang meminta maaf atas cara mereka memperlakukan Li.
Pengguna media sosial Tiongkok telah melampiaskan kemarahan mereka pada pemerintah Kota Wuhan dan Provinsi Hubei karena menutupi penularan. Kritik terhadap pemerintah pusat terkait wabah vius korona hampir tidak terlihat sejak wabah.
Dalam sebuah wawancara dengan Juru Bicara Partai Komunis dengan CCTV, akhir Januari lalu, Wali Kota Wuhan Zhou Xianwang, mengindikasikan bahwa Beijing setidaknya ikut bertanggung jawab atas kurangnya transparansi.
“Sebagai pemerintah daerah, kami tidak diizinkan untuk mengungkapkan informasi terkait penularan, kecuali kami berwenang, yang banyak orang tidak mengerti pada tahap awal,” katanya.
Zhou juga mendapat kecaman pedas atas isolasi Kota Wuhan, karena ia menangguhkan transportasi dalam kota. Dalam wawancara itu, Zhou mengakui penanganannya terhadap krisis itu “tidak cukup baik” dan dia “bersedia mengundurkan diri selama itu membantu menahan penyebaran virus.” (BSC)
