LAMANRIAU.COM, MEDAN – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara (HMI Sumut) menyarankan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut supaya lebih fokus dalam penggunaan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun untuk penanganan Covid-19. Penggunaan anggaran diharapkan dilakukan secara transparan, sehingga slogan pemerintahan Sumut Bertabat dinilai positif.
“Pemprov Sumut sebaiknya profesional dengan mencontoh Pemprov DKI dalam menggunakan anggaran yang disalurkan ke masyarakat. Jangan hanya mengumpulkan donasi yang sebagian dananya digunakan untuk operasional tim gugus depan,” ujar Ketua Badko HMI Sumut, M Alwi Hasbi Silalahi melalui siaran persnya yang diterima Beritasatu.com, Minggu (12/4/2020).
Alwi Hasbi mengatakan, donasi yang dibuka oleh Pemprov Sumut seharusnya dialokasikan untuk belanja fasilitas yang berpengaruh langsung terhadap penanganan pandemi Covid-19. Misalnya, donasi digunakan untuk pembelian APD, atau fasilitas lain yang digunakan oleh petugas di garda terdepan dalam penanganan Covid-19.
“Jika sebagian donasi itu juga digunakan untuk biaya operasional tim gugus depan maka dikhawatirkan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemprov Sumut. Donasi untuk operasional itu sulit dipertanggungjawabkan, dan ini rawan diselewengkan. Kalau begini, Pemprov Sumut tak bermartabat,” tegasnya.
Alwi Hasbi juga menyoroti soal penambahan anggaran Rp 1,5 triliun bagi Pemprov Sumut yang bersumber dari APBD. Anggaran besar itu diharapkan digunakan dengan membawa perubahan untuk penanganan Covid-19, termasuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi tersebut. Penanganannya harus tepat sasaran, dan bukan dihabiskan untuk operasional.
“Jika dana yang didonasikan masyarakat dan anggaran yang bersumber dari APBD tidak digunakan secara transparan dan tepat sasaran, Badko HMI Sumut siap mengambil langkah hukum. Itu semua dana umat, baik yang didonasikan maupun yang bersumber dari APBD. Jangan main-main, apalagi mengambil keuntungan di balik musibah ini,” sebutnya. (*)
