LAMANRIAU.COM, DEPOK – Kepala Dinas Sosial Kota Depok Usman Heliana diperiksa penyidik Polres Metro Depok terkait kasus dugaan pemotongan dana bantuan sosial (Bansos) bagi warga yang terdampak Covid-19.
Beberapa orang yang terlibat membagikan bansos kepada 4223 RT di 63 kelurahan dan 11 kecamatan ikut dipanggil untuk dimintai keterangan.
“Kasdinsos diperiksa polisi kemarin, hari Selasa 21 April 2020. Saya belum tahu hasil pemeriksaan seperti apa,” kata Sekretaris Daerah Kota Depok, Hardiono ketika dihubungi wartawan, Rabu (22/4/2020)
Anggaran bansos berasal dari APBD Kota Depok melalui program jaring pengaman sosial (JPS) senilai Rp7,5 miliar. Nantinya uang tersebut akan diserahkan kepada 30 ribu Kepala Keluarga (KK).
“Dana sebesar itu tak boleh disunat oleh oknum, saya sudah turun kelapangan dan dari penelusuran, banyak bantuan dipotong dengan alasan ini itu. Untuk besar uang yang disunat bervariasi,” jelasnya.
Pada Senin 20 April, Kadinsos Depok Usman Haliyana mengatakan, kisruh penyaluran bansos untuk warga terdampak corona yang sempat disinyalir ada pemotongan terjadi lantaran kurangnya waktu melakukan pendataan yang tepat di tingkat RT.
“Kenapa terjadi kisruh dana bansos di lapangan, karena memang tidak ada verifikasi lapangan, karena waktu yang begitu cepat,” kata Usman kepada wartawan.
Terkait inisiatif dugaan pemotongan dana bansos, ia menyatakan hal tersebut lantaran sejumlah ketua RT setempat galau. Sebab, beberapa warga yang diajukan mendapat bansos tidak terverifikasi secara keseluruhan.
“Tidak ada aturan seperti itu ketua RT memotong dana bansos sebetulnya, tapi kalau saya sih kira-kira memahami ketua RT di bawah dilema,” imbuhnya.
Sebelumnya, sebagian masyarakat penerima dana Bansos yang terdampak corona di Kota Depok mengeluhkan adanya pemotongan uang bantuan dari Pemkot Depok.
Pasalnya, uang bantuan yang diterima senilai Rp 250.000, per Kepala Keluarga (KK) melalui program jaring pengaman sosial (JPS) diduga disunat oleh oknum. (ILC)
