LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Penolakan RT/RW terhadap bantuan sosial (Bansos) terdampak virus corona (Covid-19) kembali terjadi Kota Pekanbaru.
Kali ini, penolakan datang dari RT/RW di Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Kota Pekanbaru.
Alasan penolakan Bansos dari Pemko tersebut masih sama, yaitu adanya perbedaan data penerima bantuan dengan data pengajuan penerima bantuan yang dikirimkan oleh RT/RW.
Dalam foto berita acara penolakan tersebut, sebanyak 7 RW di Kelurahan Tanah Datar menolak menerima Bansos dari Pemko Pekanbaru. Semuanya ditandatangani ketua RW, yang dalam foto itu masih kurang tandatangan ketua RW 2 dan lurah.
Sebelumnya, sebanyak 45 orang Ketua RT dan RW yang tergabung dalam Forum Komunikasi (FK) RT/RW se-Kelurahan Simpang Baru menolak keras pendistribusian bantuan sosial (Bansos) bagi warga yang terdampak Covid-19.
Demikian disampaikan Ketua FK RT/RW Simpang Baru, Sutomo Marsudi yang didampingi Ketua LPM Abdurahman Pohan, Ketua FKPM Arman, Babinkamtibmas Bripka Febri Rosalin, Babinsa AM Tambunan, Lurah dan seluruh Ketua RT dan RW se-Kelurahan Simpang Baru.
Dijelaskannya, penolakan keras tersebut dilakukan atas dasar beberapa hal:
1. Jumlah penerima bantuan yang diusulkan Ketua RT dan RW di Kelurahan Simpang Baru berjumlah 2.500-an KK. Namun data penerima yang keluar dan mendapatkan bantuan dari Pemko hanya sebanyak 261 KK saja.
2. Data jumlah KK yang keluar sebanyak 261 KK se-Kelurahan Simpang Baru tersebut tidak sesuai dengan warga yang diusulkan oleh perangkat. Artinya, data yang keluar tidak tahu atas dasar apa jumlah 261 KK yang diberikan Pemko.
3. Jika jumlah 261 KK itu dipaksakan untuk dibagikan, maka dipastikan akan terjadi gejolak hebat di tengah masyarakat. Karena sedikit sekali yang mendapatkannya. Dan yang lebih parah lagi, tentu Ketua RT dan RW yang akan menjadi sasaran amuk warga.
“Atas dasar itulah, kami seluruh Ketua RT dan RW se-Kelurahan Simpang Baru sejak tadi malam melakukan rapat hingga tadi pagi bersama tim distribusi dari Pemko Pekanbaru yakni tim Tagana dari PT Sarana Pangan Madani (SPM) yang merupakan salah satu BUMD Pangan di Pekanbaru untuk menyatakan penolakan keras jumlah bantuan yang sangat tidak sebanding dengan jumlah KK yang kami ajukan. Lebih baik warga kami tidak dapat sama sekali, daripada akan menimbulkan gejolak hebat di tengah masyarakat,” ujarnya. (RED)
