LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Rapat kerja gabungan antara DPRD Kota Pekanbaru bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Pekanbaru yang berlangsung selama lebih kurang 5 jam ternyata tak membuahkan hasil.
Hal tersebut lantaran DPRD Kota Pekanbaru tidak puas dengan data penerima Bantuan Sosial (Bansos) dari Tim Gugus Tugas yang sebelumnya sudah dilakukan pendataan oleh RT dan RW.
“Dari 132 ribu data penerima Bansos sampai saat ini masih terus berubah-ubah, kami minta data yang resmi,” cakap Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Nofrizal, Sabtu (02/05/2020).
Selanjutnya, diadakan sesi tanya jawab antara anggota DPRD Pekanbaru dan juga Tim Gugus Tugas Covid-19 yang dihadiri oleh Wakil Walikota Pekanbaru Ayat Cahyadi, Juru Bicara Tim Gugus Tugas Covid-19 Ingot Ahmad Hutasuhut, Plt Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Pekanbaru dan Zarman Kepala BPBD Kota Pekanbaru.
Nofrizal menegaskan, jawaban dari Tim Gugus Tugas tidak sesuai yang diharapkan karena tidak bisa memberikan jawaban secara terperinci.
Bahkan, ketika beberapa anggota DPRD Pekanbaru menanyakan berapa jumlah anggaran serta digunakan peruntukannya untuk apa, BPBD yang menjadi pintu utama tidak bisa menjawab dan merincikan anggaran tersebut.
“Kami juga kecewa Wakil Walikota tidak bisa menjawab itu secara rinci juga,” bebernya.
Lebih jauh, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan bahwa rapat yang diadakan di ruang paripurna tersebut tidak membuahkan hasil.
“Rapat ini perlu digali lagi, dan hari selasa akan dilakukan rapat lagi. Kami meminta tim Gugus Tugas untuk menyiapkan laporan yang kongkrit tentang data penerima dan harga paket bantuan,” tukasnya.
Sementara itu Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi menuturkan terkait data dan juga penyaluran Bansos untuk 15.626 Kepala Keluarga (KK) sudah tersalurkan sekitar 3 ribu KK.
“Selebihnya ini harus divalidasi karena ini harus ada laporan pertanggungjawaban, dan kita juga terus meminta data dari Lurah dan jika data dari Lurah sudah ada maka akan langsung kita salurkan,” cakapnya.
Namun sisa paket tahap pertama tersebut tetap akan dibagikan, namun sebelum Bansos tersebut didistribusikan maka data penerima tersebut terlebih dahulu harus dilakukan validasi serta ditandatangani oleh Lurah.
“Kalau tahap pertama jumlahnya 15.625, maka bantuan tahap kedua sebanyak 30.000 paket. Maka ditotal bantuan ini sebanyak 45.625 paket. Jumlah inilah yang akan kita bagi ke masyarakat,” ucapnya.
Ayat menegaskan, bahwa untuk penyaluran bantuan ini harus masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Data ini merupakan tanggung jawab Walikota serta ada juga surat edaran dari KPK tentang penyaluran ini.
“Misalnya sekarang data 132.000, kalau ditambah dengan yang ada sekarang, kan banyak sekali. Harus masuk DTKS. Kita pemerintah tak mau salah. Kalau kita pakai data PKH, mudah. Karena PKH tiap bulan dapat bantuan,” terangnya.
Ditegaskan Ayat lagi, bahwa untuk anggaran yang digunakan sekarang menggunakan APBD Pekanbaru. Anggaran ini merupakan anggaran Refocusing (perubahan alokasi anggaran) yang sudah dilaporkan ke Mendagri serta ditembuskan ke Gubernur dan Walikota.
“Tanggal 7 April datanya. Kan di situ ada anggaran sarana dan prasarana kesehatan sekian miliar, untuk jaringan pengamanan sosial sekian miliar, untuk terdampak secara ekonomi seperti UMKM juga ada. Nah 3 anggaran itu, nilainya Rp 115 miliar. InsyaAllah ini sudah ada,” tukas Ayat. (CKP)
