LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – LSM Koaliasi Indonesia Bersih (KIB) Riau meminta pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan supervisi dan pengawasan atas proyek ratusan miliar yang tengah dikelola oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau.
Diketahui setidaknya ada total senilai Rp129,2 miliar saat ini dikelola Dinas Pendidikan, diantaranya Rp87,4 miliar untuk pengadaan alat laboratorium praktikum sejumlah SMK negeri dan swasta di 12 kabupaten/kota se Provinsi Riau.
Menurut Ketua LSM KIB Riau, Haryadi, SE, proyek sebesar itu berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi kalau tidak diawasi dengan baik.
“Kami sudah menyurati KPK memohon agar dimonitor atau diawasi proyek dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN tahun 2020 ini. Kita tidak menuduh, tapi tentu berharap jangan sampai bermasalah hukum nantinya,” kata Haryadi, Rabu 16 September 2020.
Haryadi menyebutkan, berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya bahwa alokasi DAK bidang pendidikan untuk Provinsi Riau sebesar Rp129, 2 milyar tengah dilelang oleh Dinas Pendidikan melalui rekanan dengan sistim pengadaan e-katalog atau e-purchasing.
“Sebesar Rp87,4 miliar diperuntukkan bagi pengadaan alat-alat laboratorium peraga atau praktek kompetensi untuk 46 Sekolah Menegah Kejuruan,” ulang dia.
Sedikitnya pengadaan untuk satu SMK menelan biaya sebesar Rp1,9 miliar. Pihaknya, kata Haryadi lagi, sebelumnya menemukan adanya dugaan proyek tersebut tanpa perencaan yang matang.
“Miaslnya ada SMK tak punya jurusan keahlian tertentu dapat proyek yang tak sesuai kebutuhan sekolah tersebut. Bahkan ada juga pihak sekolah tidak tahu dan tak pernah merasa mengusulkan. Mereka hanya menerima apa yang diantarkan pihak provinsi,” pungkas dia. ***
