LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Tingginya penambahan kasus positif virus corona atau Covid-19 di Provinsi Riau mendapat sorotan tajam dari kalangan wakil rakyat.
Seperti diungkapkan anggota DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat misalnya. Dia menilai Pemprov Riau sangat lemah dalam melakukan evaluasi serta koordinasi lintas pemerintahan.
Hal tersebut, menurutnya, dibuktikan dengan tidak adanya program terintegrasi dengan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Pemprov Riau.
“Contoh kasus, kebijakan swab masal yang harusnya dilakukan oleh Pemprov di daerah-daerah episentrum pendemi baru, tapi tidak dilakukan. Kemudian, keluarga pasien positif Covid-19 tidak dilakukan swab,” kata Ade Hartati.
Politisi PAN ini menjelaskan, anggaran yang cukup besar dari realokasi 3 tahap pertama sama sekali belum menyentuh masalah substansi.
“Realisasinya kecil, dapat dilihat dari pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan alat habis pakai kesehatan lainnya, yakni masker, rapid dan swab test. Tidak adanya perencanaan atau langkah antisipasi dalam menghadapi pandemi ini. Banyak program dilakukan tidak konsisten dan berkesinambungan (sporadis). Contoh, bagi-bagi masker yang hanya dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu,” ketus Ade Hartati.
Lebih jauh dipaparkannya, penanganan Covid-19 di Riau baru sebatas basa basi Gubernur Riau. Ini dapat dilihat dari realisasi anggaran yang diperuntukan bagi penanganan Covid-19.
“Dari 481 miliar yang diperuntukan, baru direalisasikan sebesar Rp168 miliar, dengan alasan sisanya dimasukan dalam pos bantuan tidak terduga (BTT). Dari sini kita lihat gubernur tidak punya perencanaan yang komprehensif dalam beberapa bulan ke depan,” pungkas Ade Hartati.
Padahal, lanjutnya, sesuai dengan kewenangan provinsi, harusnya Gubernur Riau mampu mengkordinasikan permasalahan penanggulangan Covid ke kabupaten dan kota maupun instansi vertikal (Polda, Korem) agar provinsi bisa mensuport langkah-langkah strategis yang dilakukan Polda maupun Korem dalam penangulangan Covid-19 di lapangan. (FP)
