LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – Anggota DPRD Riau Hj Ade Hartati meminta pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat skala Mikro (PPKM Mikro) jangan hanya basa basi dari Pemprov Riau atau pun Pemko Pekanbaru.
Jangan sampai, kata Ade, PPKM Mikro hanya dilakukan untuk mencairkan anggaran pada APBD saja. Jangan juga sebagai langkah melegalisasi anggaran, atau hanya untuk melegalisasi refocusing anggaran.
“Jangan sampai PPKM ini hanya basa-basi saja, hanya untuk mencairkan anggaran, melegalisasi anggaran untuk refocusing anggaran,” kata Ade, Senin 31 Mei 2021.
“Jangan PPKM dilakukan untuk melegalisasi refocusing anggaran,” tambahnya.
Menurut Ade, dirinya berharap ada penyelesaian menyeluruh yang dilakukan pemerintah untuk pengelolaan dan pengendalian Covid-19. Terutama, pemerintah harus menggalakan Tracing, Testing, dan Treatment (3T).
“Jadi, kebijakan itu jangan bersifat kondisional dan sporadis, tapi continue, mengerjakan 3T. Tanpa 3T, mustahil kita bicara penanganan covid-19 kedepannya akan lebih baik,” pungkasnya. ***
