LAMANRIAU.COM, JAKARTA – Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi turut angkat bicara terkait tak masuknya data kematian dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
“Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang. Sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian,” kata Jodi, Rabu 11 Agustus 2021.
Baca : Jangan-Jangan Ada Pejabat Pemerintah Tidak Percaya Covid!
Jodi menambahkan, Pemerintah menemukan banyak angka kematian yang tertumpuk, atau dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan terlambat.
“Jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis, sehingga sulit menilai perkembangan situasi satu daerah,” tambahnya.
Menurut Jodi, data yang bias ini menyebabkan penilaian yang kurang akurat terhadap level PPKM suatu daerah. Namun demikian, data tersebut juga terjadi karena banyak kasus aktif yang tidak perbaharui lebih dari 21 hari. “Banyak kasus sembuh dan angka kematian akhirnya yang belum terupdate,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal ini, Jodi menegaskan, pemerintah terus mengambil langkah-langkah perbaikan untuk memastikan data yang akurat.
“Sedang lakukan clean up (perapian) data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti akan include (masuk) indikator kematian ini jika data sudah rapi,” tegasnya.
Sembari menunggu proses itu, Jodi menuturkan, untuk sementara pemerintah masih menggunakan lima indikator lain untuk asesmen, yakni seperti BOR (tingkat pemanfaatan tempat tidur), kasus konfirmasi, perawatan di RS, pelacakan (tracing), pengetesan (testing), dan kondisi sosio ekonomi masyarakat. (rri)
