LAMANRIAU.COM, PEKANBARU – LSM Koalisi Indonesia Bersih (KIB) Provinsi Riau mendesak Gubernur Syamsuar segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus pengawasan water meter untuk memaksimalkan pendapat dari pajak air permukaan.
Menurut Ketua KIB Provinsi Riau, Hariyadi SE, Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Riau (Bapenda) harus serius menggarap potensi pendapatan asli daerah pajak air permukaan dari sejumlah perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau.
“Bapenda mesti mengawasi water meter perusahaan yang memanfaatkan air permukaan. Jangan percaya begitu saja dengan perhitungan perusahaan, harus kroscek di water meter,” ujar Hariyadi, Jumat 28 Januari 2021.
Karena menurut Hariyadi, pajak air permukaan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni pajak daerah terbesar.
“Kalau Provinsi Riau ini ada beberapa perusahaan raksasa memanfaatkan air permukaan untuk keperluan perusahaan, salah satunya PT RAPP. Berdasarkan data yang kami miliki untuk nilai pajak air permukaan yang dibayarkan RAPP dalam kurun waktu 5 tahun (2017- 2021) terlalu kecil untuk sebuah perusahaan sebesar itu,” ujarnya.
Jadi pertanyaan, lanjutnya, apakah benar perhitungan jumlah atau volume pemanfaatan air permukaan setiap bulan oleh perusahaan dibawah April Grup tersebut.
“Kami dalam dua minggu kedepan akan melakukan aksi salah butir pernyataan sikap mendesak Gubernur Riau untuk segera membentuk Satgas pengawas water neter di setiap perusahaan yang memanfaatkan air permukaan, terutama perusahaan industri besar,” pungkas Hariyadi. ***
