LAMANRIAU.COM, JAKARTA – Pemerintah diminta untuk melupakan rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) solar dan pertalite. Menaikkan harga dua jenis BBM tersebut akan menimbulkan dampak buruk terhadap perekonomian rakyat da negara.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengungkapkan saat ini pemerintah gencar mengkomunikasikan rencana kenaikan harga Pertalite dan solar.
Dia menyebutkan beban APBN untuk subsidi energi semakin membengkak hingga mencapai Rp 502,4 triliun. Bahkan bisa mencapai di atas Rp 600 triliun kalau quota Pertalite ditetapkan sebanyak 23 ribu kilo liter akhirnya jebol.
“Namun, opsi menaikan harga BBM subsidi bukanlah pilihan yang tepat saat ini. Alasannya, kenaikan harga Pertalite dan Solar, yang proporsi jumlah konsumen di atas 70%, sudah pasti akan menyulut Inflasi,” kata dia dalam keterangannya, Sabtu 20 Agustus 2022.
Lebih lanjut dikatakan, jika kenaikan Pertalite hingga mencapai Rp10.000 per liter, kontribusi terhadap inflasi diperkirakan mencapai 0,97% , sehingga inflasi tahun berjalan bisa mencapai 6,2% yoy.
Dengan inflasi sebesar itu akan memperburuk daya beli dan konsumsi masyarakat sehingga akan menurunkan pertumbuhan ekonomi yang sudah mencapai 5,4%.
Agar momentum pencapaian ekonomi itu tidak terganggu. Pemerintah sebaiknya jangan menaikkan harga Pertalite dan Solar pada tahun ini,” jelasnya.
Menurut Fahmy pemerintah sebaiknya fokus pada pembatasan BBM bersubsidi, yang sekitar 60% tidak tepat sasaran.
MyPertamina dinilai tidak akan efektif membatasi BBM agar tepat sasaran. Bahkan menimbulkan ketidakadilan dengan penetapan kriteria mobil 1.500 CC ke bawah yang berhak mengunakan BBM subsidi.
“Ketimbang hanya melontarkan wacana kenaikan harga BBM subsidi, Pemerintah akan lebih baik segera mengambil keputusan dalam tempo sesingkatnya terkait solusi yang diyakini Pemerintah paling tepat tanpa menimbulkan masalah baru,” jelas dia.
Pemerintah beberapa waktu belakangan ini semakin gencar menyuarakan tentang rencana menaikkan bahan bakar minyak (BBM) pada pekan depan.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut kenaikan ini akan diumumkan oleh Presiden Joko Widodo .***
Editor: zulfilmani/sumber detik.com
